Ketidakhadiran M. Nazaruddin dalam sidang kasus dugaan korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan terdakwa Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi, baru-baru ini, mendapatkan sorotan.
Bagi Boyamin Saiman, ketidakhadiran itu merupakan perlakuan istimewa yang diberikan KPK terhadap terpidana kasus korupsi Wisma Atlet itu. Dalam sidang itu Jaksa KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi M Nazaruddin dan Sandiaga Uno. Namun hanya Sandiaga saja yang hadir.
"Kita masyarakat yang mengamati jalannya pengungkapan puluhan kasus yang pelaku utamanya adalah M Nazaruddin sebenarnya sangat berharap kali ini dia dan Sandiaga hadir agar bisa dikonfrontir di persidangan," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) itu, Selasa (5/9).
"Sebab Nazaruddin kerap melontarkan tuduhan bahwa dia dan Sandiaga pernah bertemu di sebuah hotel untuk membahas proyek-proyek yang ada dalam pengaturan M Nazaruddin, tetapi setiap kali pula Sandiaga membantahnya."
Kehadiran Nazaruddin, menurut Boyamin, sangat penting guna meluruskan tuduhan-tuduhan yang selama ini dilontarkan ke Sandiaga Uno. Sayangnya dalam sidang itu hanya Sandiaga yang hadir, dan Nazaruddin absen tanpa ada keterangan yang jelas.
"Jika alasan tidak hadirnya Nazarudin dapat diterima menurut hukum seperti sakit maka dapat dimaklumi. Dan untuk itu kita berharap KPK tetap membawanya ke persidangan sekaligus Sandiaga dipanggil sekali lagi untuk dapat dikonfrontir. Tetapi apabila KPK tidak lagi menghadirkan M Nazaruddin di persidangan ini akan menjadi pertanyaan besa, ada hubunga apa KPK dengan Nazaruddin?" tegasnya.
Setidaknya Nazaruddin sudah pernah 3 kali mangkir menjadi saksi dalam persidangan. Pertama kasus korupsi Wisma Atlet untuk terdakwa Rizal Abdullah, kasus pengadaan alkes di RS Udayana dengan terdakwa Made Meregawa. Kemudian kasus pengadaan Alkes yang sama untuk terdakwa Marisi Matondang.
"Karena M. Nazaruddin sedang berada dalam tahanan tentu saja ketidak hadirannya sangat tidak beralasan apabila KPK tidak bisa menghadirkan orang tersebut," imbuhnya.
Boyamin juga mengkritisi langkah KPK yang mengangkat Nazaruddin sebagai Justice Collaborator y‎ang jelas jelas melanggar Surat Edaran MA 4/2011.
"Apakah ini semua adalah suatu strategi sistimatis dimana mengaburkan atau membelokan kasus pidana yang sebenarnya dengan cara memakai BAP yang dibuat dengan sengaja salah dan penuh fitnah, kemudian pelaku nya dilindungi untuk tidak bersaksi di Pengadilan," tandasnya.
[sam]
