Berita

Febri Diansyah/Net

Hukum

KPK Akan Ikuti Putusan MK Soal Keabsahan Pansus DPR

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 | 04:50 WIB | LAPORAN:

. Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil uji materi keabsahan hukum Pansus Angket KPK-DPR, hari ini (Selasa, 5/9).

Menanggapi hal tersebut, pihak KPK mengharapkan hakim MK akan memberikan putusan seadil-adilnya.

"Jadi kita siap menjadi pihak terkait dan tentu kita berharap pada kesembilan hakim MK yang sangat kita hormati untuk mempertimbangkan dan memutus seadil-adilnya," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (4/9).


Hakim MK akan memberikan putusan soal Hak Angket DPR terhadap KPK apakah telah sesuai dengan konstitusi yang tercantum dalam UU 17/2014 tentang MD3.

Febri menjelaskan, KPK akan mengikuti hasil yang akan ditentukan di MK. KPK berharap dengan adanya putusan MK nanti dapat menyelesaikan segala pro kontra mengenai keabsahan hukum Pansus DPR.  

"Kami lebih dalam posisi menyimak proses persidangan dan hasilnya nanti di MK. Kalau memang ada putusan sela sesuai yang dimintakan para pemohon, itu akan lebih membuat terang persoalan atau perdebatan yang ada saat ini," jelas Febri.

"KPK juga siap menjadi pihak terkait dalam proses tersebut karena bagaimana pun juga ini terkait dengan posisi dan kewenangan KPK meskipun UU yang diuji UU MD3," pungkasnya menambahkan. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya