Berita

Aung San Suu Kyi/Net

Politik

Gagal Lindungi Rohingya, Muhammadiyah Minta Nobel Suu Kyi Dicabut

SABTU, 02 SEPTEMBER 2017 | 00:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sejak 1982, etnis Rohingya di Myanmar telah mengalami persekusi dan pengusiran berulang kali. Terakhir, sepanjang minggu ini, sebanyak 3 ribu orang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh karena kebrutalan militer Myanmar.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keprihatinan atas kasus yang telah merenggut hampir 800 orang, termasuk perempuan dan anak-anak tersebut. PP Muhammadiyah secara tegas menyatakan sikap untuk mendesak PBB mengambil alih pernyelasian tragedi kemanusiaan itu.

"Sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya," tulis pernyataan sikap PP Muhammadiyah, Jumat (1/9).


Muhamadiyah juga mendesak negara-negara ASEAN untuk menekan Myanmar supaya menghentikan praktik genosida. Jika Myanmar tidak sanggup melakukannya sesuai tenggat yang ditentukan, maka ASEAN patut mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara Myanmar di ASEAN.

"Karena besarnya jumlah korban, ASEAN perlu untuk tidak mengedepankan prinsip nonintervensi dan menggantinya dengan keharusan untuk ikut bertanggung jawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya," tulis pernyataan yang dibubuhi tanda tangan Ketua PP Muhammadiyah, Bahtiar Effendy itu.

Secara khusus, Muhammadiyah meminta kepada komite hadiah Nobel uncuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian yang pernah disematkan kepada salah satu pemimpin terkemuka Myanmar, Aung San Suu Kyi. Suu Kyi dianggap gagal dalam memperjuangkan hak asasi etnis Rohingya.

"Alih-alih menunjukkan kesungguhan untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Myanmar, (Suu Kyi) justru memperburuk keadaan," pungkas pernyataan sikap tersebut. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya