Berita

Ahmad Sahroni/Net

Politik

Kesaksian Dirdik Mempertegas Kekacauan Di Internal KPK

KAMIS, 31 AGUSTUS 2017 | 11:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian banyak menguak kejanggalan dalam tubuh KPK.

Teranyar, kesaksian Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman yang dihadirkan dalam rapat Pansus KPK pada tanggal 29 Agustus lalu semakin mempertegas bahwa internal KPK kacau.

Dalam kesaksian itu, ditemukan adanya dugaan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penyidik senior tertentu dan kelompoknya secara berkelanjutan. Aksi ini mengancam eksistensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa.


"Keberadaan kelompok ini kerap mendominasi dan powerfull melampaui kewenangan komisioner," ujar anggota Pansus KPK Ahmad Sahroni dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (31/8).

Selain itu, lanjutnya, juga ditemukan klik-klik atau kelompok tertentu yang kerap melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan di KPK.

Dirdik KPK, sambung Sahroni, juga memastikan bahwa KPK telah memenggal secara sengaja video yang diputar dalam persidangan Miryam.

"Sehingga, video itu tidak menggambarkan fakta pemeriksaan yang sebenarnya," terang politisi Nasdem itu.

Pansus juga menemukan bukti bahwa KPK mengalami konflik internal. Konflik ini terjadi antara penyidik senior tertentu bersama kelompoknya yang selama ini mendominasi dan powerfull di KPK, dengan penyidik lainnya terutama yang berasal dari Polri.

"Kondisi ini harus segera diakhiri karena dapat mengganggu agenda pemberantasan korupsi dan rawan dibajak oleh kepentingan tertentu di luar kepentingan negara dan rakyat," jelas anggota Komisi III DPR RI itu.

Tidak cukup sampai di situ, Pansus KPK juga menemukan bahwa sejumlah kasus yang ditangani KPK mandek. Dalam kasus ini, banyak orang yang sudah terlanjur ditersangkakan, namun tidak juga disidangkan atau dilimpahkan ke pengadilan hingga tahunan karena diduga minimnya alat bukti.

"Hak ini mengkonfirmasi pernyataan Prof Romli di hadapan sidang Pansus Hak Angket KPK beberapa waktu lalu. Bahwa sedikitnya ada 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kelompok penyidik tertentu tersebut, tanpa bukti awal permulaan yang cukup," tegasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya