Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri: Persekongkolan KPK Dan Nazaruddin Seharusnya Kena OTT

RABU, 30 AGUSTUS 2017 | 09:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Persekongkolan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang terjalin sejak kasus Wisma Atlet seharusnya kena operasi tangkap tangan (OTT).

Begitu tegas Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kicauannya di akun Twitter @fahrihamzah, sesaat lalu, Rabu (30/8).

Dijelaskan Fahri bahwa Nazar sejak saat itu telah terlibat dalam 162 kasus. Hal itu sebagaimana diungkap mantan anak buah Nazaruddin di Permai Group, Yulianis dalam Pansus KPK.


Namun demikian, lanjut  Fahri, Nazar diusut secara terbatas dan justru digunakan oleh KPK untuk menyebut nama-nama pejabat di lembaga lain.

"Nazar sendiri malah aman dan dapat remisi 5 bulan kemarin. Pelaku utama jadi justice colaborator.. Harusnya kena OTT," tegasnya.

Bedasarkan informasi yang didapat, Fahri menyebut bahwa Nazar diisolir KPK di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin. Nazar tidak diperkenankan bertemu dengan orang lain. Sementara intel KPK sering berkeliaran di sana untuk menemui Nazar.

"Mana ada lembaga penegak hukum masih ngurus narapidana? Diajak nego dan macam-macam, kayak hukum punya KPK," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya