Berita

Agus Muharram/Net

Amanat Kemenkop Jadi Kementerian Teknis Harus Digolkan Dekopin

SELASA, 29 AGUSTUS 2017 | 06:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kementerian Koperasi dan UKM, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) menggelar pertemuan di Lt 2 Ruang Rapat Ikopin, Jalan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/8).

Pertemuan itu membahas mengenai amandemen UU 39/2008 tentang Kementerian Negara agar Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi, sehingga bisa melaksanakan kebijakan teknis.

Amandemen tersebut merupakan skala prioritas yang tahun ini harus bisa digolkan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sesuai amanat Kongres Koperasi ke-III di Makasar pada tanggal 12 Juli 2017 yang lalu.


"Amandemen UU 39/2008 adalah salah satu skala prioritas dari 17 rekomendasi Kongres Koperasi yang tahun ini harus bisa ditindaklanjuti oleh Gerakan Koperasi melalu Dekopin," ujar Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Agus Muharram dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/8).

Dengan amandemen UU 39/2008, ke depan Kementerian Koperasi dan UKM bisa naik kelas menjadi Kementerian Koperasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tidak lagi hanya sekadar membantu presiden dalam perumusan kebijakan pemberdayaan koperasi, melaksanakan fungsi koordinasi, dan singkronisasi program-program pemerintah. Tetapi juga mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan teknis operasional dalam pemberdayaan koperasi.

Jika nanti Kementerian Koperasi naik kelas, jelas Agus, pegiat koperasi yang ingin berbisnis atau menyelenggarakan bisnis di berbagai sektor produksi bisa langsung melalui dan berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi saja. Mereka tidak perlu lagi harus melalui kementerian teknis yang membidangi sektor-sektor ekonomi lain di luar koperasi yang selama ini berjalan. Kecuali, bisnis sektor sektor produksi yang diselenggarakan oleh perusahan atau badan hukum yang bukan koperasi.

"Saya menerima banyak masukan bahwa masyarakat, khususnya pegiat koperasi bersemangat pada awal pembentukan koperasi, tetapi saat mengetahui bidang usaha sektor produksi yang akan menjadi bisnisnya koperasi tersebut akan dijalankan, ternyata harus mengikuti aturan-aturan dari kementerian teknis sektoral lainnya yang membuat koperasi mereka mengalami kesulitan," jelas Agus.

Point urgent dan penting lain yang juga diharapkan gerakan koperasi adalah bisa penyelesaian rencana pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) pada tahun ini.

"Pembentukan LPS-KSP diharapkan juga bisa dikeluarkan peraturannya tahun ini. Tidak harus melalui UU, mungkin saja dapat saja dapat melalui peraturan pemerintah dan ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya