Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi Neoliberal Harus Diubah

MINGGU, 27 AGUSTUS 2017 | 13:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Di hadapan para mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Belanda, tokoh nasional DR Rizal Ramli kembali mengemukakan pentingnya cara berpikir out of the box, yaitu cara berpikir yang tidak konvensional dalam menghadapi setiap persoalan, termasuk dalam masalah perekonomian nasional.

"Harus cari terobosan. Misalnya terhadap perekonomian neoliberal yang menyerahkan segala kepentingan nasional dan kepentingan rakyat kepada pasar," kata Rizal Ramli dalam acara 'Indonesia Intellectual Forum in Netherlands' yang digelar di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda, Sabtu (26/8) waktu setempat.

Menurutnya, kebijakan ekonomi neoliberal harus diubah. Harus ada sebuah kompetisi supaya masyarakat tidak dirugikan.


"Perekonomian neoliberal yang pro pasar harus diubah dengan memulainya dari analisa struktur ekonomi dan sosial. Jangan memakai rumus yang generik," tegas mantan Menko Maritim dan Sumber Daya itu.

Menko Ekonomi dan Kabulog di era Presiden Gus Dur ini juga mengemukakan bahwa jika menggunakan pendekatan historis, Indonesia banyak sekali mengalami kemajuan, namun hal itu sangat berbanding terbalik kalau menggunakan indikator Human Development Indeks (HDI), yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. .

"Yang terdidik makin banyak, banyak kemajuan. Sayangnya kalau menggunakan indikator Human Development Indeks kita masih relative tertinggal," tegasnya.

"Hasil riset membuktikan rakyat Indonesia masih banyak yang belum sejahtera, salah satu faktor penyebab yang sangat dominan adalah akibat kebijakan ekonomi neoliberal," pungkas Rizal Ramli.

Namun demikian, dalam forum bertema Development of Maritime Economics, Human Resources, and Environmental Protection in Indonesia tersebut Rizal Ramli menyebut bahwa ada juga kebijakan Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat, salah satunya di bidang kemaritiman. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya