Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi Neoliberal Harus Diubah

MINGGU, 27 AGUSTUS 2017 | 13:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Di hadapan para mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Belanda, tokoh nasional DR Rizal Ramli kembali mengemukakan pentingnya cara berpikir out of the box, yaitu cara berpikir yang tidak konvensional dalam menghadapi setiap persoalan, termasuk dalam masalah perekonomian nasional.

"Harus cari terobosan. Misalnya terhadap perekonomian neoliberal yang menyerahkan segala kepentingan nasional dan kepentingan rakyat kepada pasar," kata Rizal Ramli dalam acara 'Indonesia Intellectual Forum in Netherlands' yang digelar di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda, Sabtu (26/8) waktu setempat.

Menurutnya, kebijakan ekonomi neoliberal harus diubah. Harus ada sebuah kompetisi supaya masyarakat tidak dirugikan.


"Perekonomian neoliberal yang pro pasar harus diubah dengan memulainya dari analisa struktur ekonomi dan sosial. Jangan memakai rumus yang generik," tegas mantan Menko Maritim dan Sumber Daya itu.

Menko Ekonomi dan Kabulog di era Presiden Gus Dur ini juga mengemukakan bahwa jika menggunakan pendekatan historis, Indonesia banyak sekali mengalami kemajuan, namun hal itu sangat berbanding terbalik kalau menggunakan indikator Human Development Indeks (HDI), yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. .

"Yang terdidik makin banyak, banyak kemajuan. Sayangnya kalau menggunakan indikator Human Development Indeks kita masih relative tertinggal," tegasnya.

"Hasil riset membuktikan rakyat Indonesia masih banyak yang belum sejahtera, salah satu faktor penyebab yang sangat dominan adalah akibat kebijakan ekonomi neoliberal," pungkas Rizal Ramli.

Namun demikian, dalam forum bertema Development of Maritime Economics, Human Resources, and Environmental Protection in Indonesia tersebut Rizal Ramli menyebut bahwa ada juga kebijakan Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat, salah satunya di bidang kemaritiman. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya