PEMERINTAH menargetkan pembiayaan infrastruktur bernilai ribuan triliun sepanjang lima tahun pemerintahan. Segala cara ditempuh untuk mendapatkan anggaran yang besar. Utamanya dari memburu utang luar negeri.
Selain itu pemerintah menyasar sumber pembiayaan lain yang berasal dari utang dalam negeri, termasuk meminjam dana dana umat.
Namun yang mengagetkan! Presiden Jokowi menginstruksikan agar dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur. Apa maksud pernyataan Presiden ini? bagiaman mungkin seorang presiden dapat berkata demikian? Apakah Presiden tidak tahu bahwa selama ini dana haji telah digunakan untuk membangun infrastruktur? atau presiden tidak diberitahu oleh para pembantunya bahwa sejak pemerintahan Jokowi dana haji telah digunakan untuk membangun infrastruktur?
Pernyataan Presiden Jokowi ini mengindikasikan bahwa pemerintah berbohong kepada publik. Bisa jadi presden yang berbohong, atau para pembantu presiden yang membohongi presiden. Karena berdasarkan laporan menteri keuangan, sampai dengan tahun 2016 jumlah dana haji yang dipinjam oleh pemerintah mencapai Rp 35,65 triliun. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur. Diantara infrastruktur yang dibangun dengan sukuk haji tersebut adalah sebagai berikut :
Tahun 2014 pemerintah menggunakan dana sukuk haji sebebesar Rp 1,5 triliun untuk membangun kereta ganda Cirebon Kroya, kereta ganda Manggarai-Jatinegara di bawah Kementerian Perhubungan dan asrama haji di berbagai daerah.
Tahun 2015 pemerintah menggunakan dana sukuk haji senilai Rp 7,1 triliun untuk membangun jalur kereta api Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatra, di bawah menteri perhubungan, jalan dan jembatan di berbagai provinsi di bawah menteri pekerjaan umum, dan infrastruktur untuk pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama.
Tahun 2016 pemerintah menggunakan dana sukuk haji untuk membangun infrastruktur senilai Rp 13,67 triliun. Dana tersebut seluruh digunakan untuk melanjutkan proyek yang pada tahun 2015 sebagaimana yang disebutkan di atas.
Total dana sukuk haji yang telah dialokasikan pemerintahan Jokowi untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 22.27 triliun. Dengan demikian maka perintah Presiden Jokowi agar dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur terdengar aneh, karena tidak mungkin presiden tidak tahu tentang pemanfaatan dana tersebut.
Hal yang harus diperhatikan dalam hal penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini adalah bahwa dana ini menurut UU harus dikelola secara nirlaba, yakni semua keuntungan hasil pengelolaan dana haji harus dikembalikan kepada jamaah haji sebagai pemilik dana. Apakah selama ini jamaah haji telah menerima bagi hasil sebagai keuantungan atas penempatan dana mereka dalam instrumen investasi dan surat utang negara? kalau belum, kemana keuantungan hasil pengelolaan dana ini mengalir ? semoga ini segara disampaikan kepada pemilik sah uang tersebut.
[***]
