Berita

Komnas HAM/net

Hukum

Panggil Komnas HAM, Pansus: Mereka Bungkam Liat Pelanggaran KPK

JUMAT, 25 AGUSTUS 2017 | 11:05 WIB | LAPORAN:

Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dasar pemanggilan terebut karena selama ini tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK tak diperbolehkan didampingi oleh pengacara.

Wakil Ketua Pansus KPK, Teuku Taufiqulhadi membenarkan itu. Dia mengatakan bahwa Komnas HAM akan dipanggil dalam waktu dekat ini.

"Komnas HAM memang saat ini akan ada pemilihan dan dalam waktu dekat akan ada komisioner yang baru. Setelah itu, bukan tidak mungkin kita akan panggil Komnas HAM untuk mintakan pendapatnya dalam konteks ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8).


Politisi Partai Nasdem ini mengaku memiliki keyakinan bahwa Komnas HAM akan melihat dengan jelas bahwa memang ada pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan KPK.

"Saya yakin mereka dengan senang hati datang dan menyampaikan pendapat mereka tentang pelanggaran HAM yang dilakukan KPK," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku bahwa nantinya dia akan menanyakan langsung ke Komnas HAM, terkait mereka yang selama ini seakan bungkam melihat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh komisi anti rasuah.

"Saya juga mempertanyakan Komnas HAM bungkam selama ini," tegasnya.

Padahal kata dia, pengiat HAM yang ditemuinya memiliki satu pendapat bila seseorang tidak diberikan kesempatan untuk didampingi pengacara, maka itu pelanggaran HAM berat karena belum dinyatakan bersalah dihilangkan.  

"Karena itu pelanggaran HAM dan kita sudah ratifikasi tentang HAM. Tetapi Komnas HAM yang baru bisa memberikan perhatian dan bersuara terhadap KPK," pungkasnya.[san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya