Wakil Sekjen PKS, Mardani Ali Sera, berharap Presiden RI, Joko Widodo, tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Harapannya Pesiden menolak mengeluarkan Perppu," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).
Anggota Komisi II DPR RI ini malah ingin Presiden merapihkan fraksi dari partai-partai pendukungnya. Dia menilai partai pendukung pemerintah sudah menunjukan arah yang sangat jelas mendorong untuk merevisi UU KPK. Padahal revisi itu terindikasi untuk melemahkan. Nah, kalau memang draft revisi UU KPK dibawa ke Rapat Paripurna, Mardani memastikan bahwa partai-partai yang menolak akan kalah.
"Kita sudah teriak. Pak Jokowi mbok ya bekerja merapikan fraksi-fraksi pendukung. Kan fraksinya pendukung pemerintah semua. Kalau enggak dirapikan, belum tentu bola bisa dihentikan. Karena kalau prosesnya masuk ke Paripurna, menang lagi. Saya sudah hitung-hitungan, kita kalah. Ini proses politik, jangan lagi dibilang Presiden tak bisa campuri urusan DPR. Betul prosesnya di DPR, tapi orang-orangnya itu, orang-orang politik, jadi presiden bisa diskusi," paparnya.
Jika tidak dirapikan fraksi partai pendukungnya, apalagi pemerintah mengeluarkan Perppu KPK, Mardani menegaskan bahwa itu sama saja Jokowi melakukan aksi bunuh diri. Jokowi bisa diimpeachment atau dimakzulkan.
"Buat saya itu bunuh diri. Pak Jokowi kalau buat Perppu untuk revisi UU KPK. Pasti rakyat akan tolak. Jadi hati-hati publik dan kita semua. Bagaimanapun Pansus ini mau dibilang cacat dari awalnya dia sudah produk hukum, diketok paripurna. Nanti pun akan rekomendasi akan diketok juga paripurna. Jadi dia rekomendasi. Ini hak angket loh. Tinggal selangkah ke menyatakan pendapat, impeachment atau apa. Jadi kuat posisi DPR untuk. Kita melihat prosesnya aneh dari bagaimana manggil pihak-pihak yang dirugikan KPK, sehingga kesimpulannya sudah kelihatan ke arah mana (pelemahan KPK)," paparnya.
Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak apapun upaya pelemahan KPK, baik itu revisi ataupun terbitnya Perppu KPK.
"Tolak. Pokoknya masyarakat harus tolak. Proses politik akan mengarah kesana. Kan gini, fraksi pendukung pemerintah mayoritas. Arahnya sudah jelas revisi. Pak JK (Wapres Jusuf Kalla) udah bilang, berarti terkonfirmasi. Bahwa eksekutif legislatif mau Revisi UU. Kalau itu yang terjadi pelemahannya besar, karena buka kotak pandora. Dicopotin semua kewenangan KPK. Kasihanlah. Udah lemes KPK," pungkasnya.
[zul]
