Berita

Zulkifli Hasan/Net

Politik

Zulhas Pending Permintaan Capres

RABU, 23 AGUSTUS 2017 | 12:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan "memending" permintaan DPW PAN se-Indonesia terkait dorongan kepada dirinya sebagai bakal calon pemimpin nasional pada Pilpres 2019.

"Penundaan dilakukan hingga tahun depan," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan di lokasi Rakernas PAN 2017 di Hotel Asrilia, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/8).

Jelas Zulhas, para pengusul harus bertanggung jawab menaikkan suara partai. Terus sosialisasi dan sapa masyarakat bawah, termasuk memenangkan gelaran Pilkada Serentak 2018.


"Yang mengusulkan tanggung jawab, ya kerja dulu. Setahun ini. Sebagai ketua umum saya akan lihat kerja betul tidak. Setelah itu barulah kita bicara lanjut atau tidak," ungkapnya.

Namun demikian, Zulhas sangat menghargai sekaligus mengapresisiasi pemintaan DPW atas pencalonan dirinya di Pilpres 2019. Permintaan itu pun sudah disetujui oleh peserta Rakernas dan sudah masuk dalam rekomendasi Rakernas.

"Saya terima kasih dan apresiasi kader partai. Maka saya minta kader partai besarkanlah partai ini. Perhatikan rakyat, lakukan itu. Nanti tahun depan baru kita lihat. Kalau teman daerah bekerja bagus dan sungguh, tahun depan baru kita bicara lagi pilpres," paparnya.

Adapun alasan Zulhas belum pas membicarakan pilpres tahun ini, karena gelaran seleksi kepemimpinan nasional itu masih lama.

Ditambah, masyarakat juga pasti akan marah kepada para elit dan partai politik yang tidak habis-habis membicarakan kursi kekuasaan.

"Apalagi saat ini, pertumbuhan ekonomi belum membaik, daya beli menurun dan mencari lapangan kerja masih susah," demikian Zulhas yang juga ketua MPR RI ini. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya