Fahri Hamzah/Net
Fahri Hamzah/Net
"Kalau KPK tidak mau datang ya panggilan satu, dua dan tiga, panggilan paksa. Itu sudah kewenangan DPR dan kepolisian harus siap untuk melaksanakan itu. Itu perintah undang-undang, bukan karena polisinya mau, tapi karena perintah undang-undang mengatakan DPR sebagai pengawas tertinggi," tegas Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).
"Hak angket sebagai hak investigasi tertinggi dalam struktur pengawasan kita. Karena itu letaknya ada di konstitusi ya harus dilaksanakan," Fahri, menekankan.
Populer
Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15
Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11
Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16
Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33
Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07
Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18
Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04
UPDATE
Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14
Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06
Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04
Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59
Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57
Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48
Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41
Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41
Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38
Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30