Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Soal Temuan Pansus KPK, Fahri Dorong Pemerintah Siapkan Perppu

RABU, 23 AGUSTUS 2017 | 12:27 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk mulai mengkondisikan diri memandang positif setiap temuan DPR. Salah satunya, dengan menindaklanjuti segala bentuk temuan Pansus KPK.

Fahri bahkan meminta kepada pemerintah untuk segera menyiapkan perppu sebagai follow up temuan Pansus KPK.

"Sebaiknya presiden menyiapkan perppu. Ini kejanggalan dan permasalahannya sudah terlalu banyak. Presiden harus berani. Jangan kayak yang lalu-lalu. Ditekan, belok. Sekarang Pak Jokowi harus berani kalau mau memperbaiki sistem," desak Fahri saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).


Salah satu temuan Pansus KPK yang menjadi sorotan Fahri adalah KPK dalam melakukan penegakan hukum tidak mengindahkan hak-hak orang lain. Di antaranya hak sebagai saksi, pengacara, dan hak privasi.

Agar KPK kembali sinkron dengan sistem pidana di Indonesia, maka kehadiran perppu dari pemerintah sangat dibutuhkan.

"Harus menyiapkan antisipasinya. Itu yang pertama, jadi kalau pemerintah memang bersetuju ya itu memang harusnya kita lakukan. Kalau nggak ya kita harus menunggu jatuhnya korban terus menerus," terangnya.

"Ini sudah keluar Yulianis, Miko, Hakim Syarifuddin, inikan yang berani-berani keluar, yang tidak berani keluar dan yang ngantri kan banyak sekali," pungkasnya. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya