Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Analis Apresiasi Bappenas Ikut Saran Rizal Ramli

RABU, 23 AGUSTUS 2017 | 02:22 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dinilai telah merespon positif saran ekonom senior Indonesia DR. Rizal Ramli. Pasalnya, Bappenas ke depan, akan fokus pada program pengamanan sosial 40 persen penduduk miskin.

"Sangat konstruktif dan baik kalau kepala Bapennas merespon saran RR itu," kata Frans Aba PhD, analis dari Persatuan Alumni GMNI kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/8).

Menurutnya, respon tersebut juga sesuai dengan visi Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan pentingnya pemberdayaan dan mengutamakan masyarakat miskin dan tertinggal.


Frans menambahkan, Bappenas dapat melakukan intervensi melalui bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat miskin.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meyakini jika 40 persen masyarakat ekonomi bawah dapat ditingkatkan maka rasio gini Indonesia akan lebih cepat turun. Apabila dibandingkan hanya dengan mengandalkan berkurangnya gap masyarakat kelompok menengah dan atas.

"Jadi, ini kelihatannya simpel. Di sinilah kita harus buat kebijakan di 40 persen ke bawah. Karena ada kelompok sangat miskin, miskin, dan hampir miskin," katanya.

Bambang menilai, upaya mengurangi ketimpangan tidak hanya datang dari pemerintah saja, namun juga bisa datang dari swasta ataupun masyarakat itu sendiri.

Rizal Ramli sendiri menyarankan agar 40 persen masyarakat paling miskin dapat menjadi fokus dan prioritas pembangunan pemerintah. Pandangan dan saran disampaikan menko perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu dalam berbagai kesempatan dalam menanggapi tingkat perekonomian nasional. [wah]  

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya