Berita

Net

Politik

Rumah Dinas Dijual, Anggota DPR Cukup Mengontrak

RABU, 23 AGUSTUS 2017 | 01:48 WIB | LAPORAN:

Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menganggap Rumah Jabatan Anggota (RJA) di Kalibata dan Ulujami, Jakarta tidak efektif dalam menunjang kerja dewan. Sebab, lokasi RJA terlalu jauh dari Komplek Parlemen, Senayan.

Namun begitu, dia mengaku tidak setuju jika anggota dewan harus dibuatkan apartemen baru.

Irma mengusulkan agar RJA tersebut dijual saja. Uang hasil penjualan kemudian dibagikan ke para anggota dewan untuk mengontrak rumah masing-masing.


Dari hitung-hitungannya, hanya 40 persen anggota dewan yang menempati RJA di Kalibata maupun Ulujami. Sisinya hanya diisi oleh staf dan tim sukses. Padahal, uang negara yang digelontorkan untuk RJA sangat besar.

"Untuk perawatan saja mencapai Rp 110 miliar per tahun. Kemudian untuk furnitur sebesar Rp 120 miliar per periode. Lalu negara harus mengeluarkan gaji keamanan yang lebih dari 100 personil, membayar listrik gedung olah raga hingga biaya pengelolaan taman yang begitu besar kepada vendor," jelas Irma kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/8).

Atas dasar itu, Irma menyarankan agar RJA Kalibata dan Ulujami sebaiknya dijual.

"Kalau mau fair, anggota DPR kasih uang kontrak rumah saja Rp 30 juta per bulan. Karena mubazir ratusan miliar dikeluarkan untuk RJA tapi rumahnya tidak ditempati," cetusnya.

Dia menambahkan, nantinya anggaran tempat tinggal pimpinan dan anggota tidak perlu dibedakan. Lokasinya pun bebas. Jika mau lebih baik, rumah berada di tengah-tengah masyarakat.

"Kalau warga perlu, rumahnya kan bisa digedor setiap saat. Nah, kalau di apartemen justru bisa mengisolasi dewan dari publik," tegas Irma yang juga anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya