DPD RI memastikan dukungannya untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Hal itu disampaikan Ketua DPD Oesman Sapta Odang dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (Forkornas-PPDOB) Seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin kemarin (21/8).
Dia berharap para penggagas DOB tidak hanya berani berucap tetapi juga berupaya melalui perbuatan dan menegakkan konstitusi.
"Pada Sidang Bersama 16 agustus 2017 lalu pesan dan keinginan saudara sudah saya sampaikan pada pidato saya saat memimpin Sidang Bersama di depan Presiden RI dan ditonton seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan bahwa tuntutan daerah untuk mekar adalah untuk mendapatkan kesejahteraan," jelas Oesman dalam keterangannya, Selasa (22/8).
Menurutnya, saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik. Namun, semua pihak harus tetap optimistis dan memiliki harapan terhadap Indonesia ke depan.
"Janganlah kita turun di jalanan, harus berdialog dan berkontribusi untuk menunjukan bahwa orang-orang daerah adalah orang yang cerdas dan bermartabat," kata Oesman.
Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani menambahkan, pihaknya tegas mengambil sikap bahwa 173 DOB yang diajukan segera ditempatkan menjadi daerah definitif. Sikap itu juga telah disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
"Kami bersama ketua DPD pada 18 Juli 2017 lalu telah bertemu dengan wapres selaku ketua DPOD, dan kami secara tegas meminta pemerintah menyetujui pemekaran daerah. Akan tetapi sikap pemerintah tetap melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah," jelasnya.
Benny menambahkan, alasan pemerintah perlu melakukan moratorium antara lain minimnya anggaran dan banyaknya daerah calon DOB yang dikatagorikan tidak mampu menjadi DOB.
"Jika berbicara data, ada sekitar 30 persen badan usaha milik negara yang tidak memiliki kontribusi tapi selalu mendapat kucuran anggaran. Bahkan sejak 2015, alokasi dana desa meningkat setiap tahun. Dan pada 2018 dana desa diperkirakan mendapatkan kucuran di atas Rp1 miliar," imbuhnya.
[wah]
