Ada kesamaan mendasar antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan rezim Orde Baru. Mereka berhasil membuat masyarakat terjebak dalam konstruksi opini yang sengaja dibangun.
Perbedaan KPK dan Orba hanya pada lama waktu di mana rakyat akhirnya sadar akan banyak penyelewengan yang terjadi.
Demikian Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) KPK sekaligus anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, dalam diskusi "Rumah Kaca KPK" di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).
Masinton katakan, tidak banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan penyelewengan program pembangunan yang digaungkan pemerintah Orba. Padahal, mahasiswa sudah melontarkan kritik keras selama 15 tahun awal pemerintahan Soeharto.
"Kita baru tersadar setelah 32 tahun, ternyata pembangunan yang dilakukan rezim Soeharto melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme atau kita sebut KKN," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Masinton menambahkan, kritik yang dilontarkan mahasiswa selama 15 tahun awal kepemimpinan Soeharto tidak berpengaruh banyak terhadap masyarakat. Rezim penguasa saat itu melakukan segala cara untuk mematahkan kritik seperti terjadi dalam Peristiwa Lima Belas Januari (Malari) dan aksi mahasiswa tahun 1978 yang akhirnya melahirkan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK).
"Pada masa itu generasi 74 yang dimotori Hariman (Siregar) Cs, sudah memotori kritik. Tapi saat Orba, kritik distigmakan sebagai anti pembangunan, bahkan keturunan PKI," jelas Masinton.
Hal yang sama pun terjadi pada masa 15 tahun KPK berdiri. Di matanya, selama ini publik telah terjebak pada konstruksi opini yang cenderung memuja lembaga tersebut. Padahal, KPK bukan Tuhan yang memiliki kebenaran absolut. Karenanya, adalah sah jika terdapat pihak yang mengkritik lembaga tersebut.
"Jangan sampai kita telat sadar. Bagaimanapun, KPK lahir karena desakan perubahan, tuntutan kita terhadap penyelenggaraan negara yang bersih sebagai antitesis dari rezim Orba," urainya.
Ia berpendapat KPK telah menjadi lembaga yang mencoreng hukum selama 15 tahun berdiri. Bukan menegakkan hukum, KPK justru menjadi lembaga yang mempolitisasi penegakan hukum. Hal ini tampak dalam beberapa kasus besar yang mandek penanganannya, contohnya adalah kasus Pelindo II, Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta.
"15 tahun KPK, publik baru sadar kalau KPK bukan pemberantasan korupsi tapi politisasi pemberantasan korupsi. Bukan pemberantasan korupsi dalam arti sesungguhnya, bukan dalam kerangka penegakan hukum," kritiknya.
[ald]
