Ujian demokrasi Indonesia tidak kecil. Proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia saat ini pun cenderung menimbulkan demokratisasi politik yang mendistorsi tradisi, nilai dan sendi kebangsaan.
Begitu dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Rifai Darus di Jakarta, Selasa (22/8).
"Satu diantaranya, disebabkan oleh ucapan, langkah dan kebijakan elit politik yang tidak jarang memicu kegaduhan di ruang publik,†jelasnya.
KNPI sendiri, lanjut Rifai, mengajukan Narasi Kebangsaan terhadap situasi ini. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72 tahun, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PB PMII) ini, narasi tersebut berangkat dari pengamatan dan diskursus yang berlangsung di internal kaum muda yang berhimpun di KNPI.
Rifai berharap kaum elit dapat menempatkan kepentingan kebangsaan di atas hasrat politik golongan maupun kelompok. Di tengah kompetisi politik dan kentalnya political patron, dia mengusulkan, agar pemerintah memprakarsai terbentuknya forum komunikasi yang menghimpun mantan-mantan presiden dan wakil presiden.
"Saatnya kaum elit menyudahi kegaduhan politik. Kita ingin melihat bahwa perbedaan haluan politik, mereka bisa berhimpun dan rembug bersama, serta dapat saling memberi masukan positif agar kondisi negara, bangsa dan masyarakat semakin kuat,†ujarnya.
Dia pun mengusulkan pembentukan Forum Kebangsaan Indonesia yang menghimpun mantan-mantan presiden dan wakil presiden. Berkaca pada negara-negara kampiun demokrasi, ada tradisi yang hingga kini masih dirawat. Diantaranya melalui forum yang dibentuk sebagai media komunikasi dan interaksi antara presiden dan mantan presiden.
"Tentunya, Presiden Jokowi juga tidak dapat berjalan sendiri membenahi negeri ini. Perlu kebersamaan dan kesadaran seluruh pihak untuk bergerak bersama,†ujarnya.
[sam]
