Agama & Negara Saling Mewarnai

AGAMA dan negara, dua sumber nilai yang saling mewarnai satu sama lain. Bahkan, idealnya keduanya diharapkan saling mengon­trol satu sama lain. Agama sebaiknya selalu menampil­kan fungsi kontrolnya ter­hadap negara agar tidak jatuh menjadi negara sekul­er atau negara fasisme. Namun negara juga di­harapkan memiliki kekuatan kontrol terhadap penerapan ajaran agama agar tidak menjadi negara agama.

Idealnya kontrol antar keduanya terukur den­gan mengacu kepada kondisi objektif bangsa. Jika negara berada dalam kontrol ketat agama, maka ketika itu negara subordinasi dari agama dan menjadilah negara itu sebagai negara agama, seperti yang pernah ditampilkan sejumlah negara agama, seperti negara Republik Islam Iran, Paki­stan, Afganistan, dan negara-negara lainnya.

Sebaliknya, jika negara mengontrol ketat agama, maka agama akan menjadi subordinasi kekuatan negara yang diwakili pemerintah. Jika ini terjadi, dikhawatirkan bisa terjadi dua hal. Per­tama, agama dirangkul dan dijadikan kekuatan le­gitimasi oleh penguasa untuk meraih loyalitas dan dukungan. Kedua, agama dijadikan target atau sasaran kebijakan, dan sama sekali tidak diberi­kan kesempatan untuk memperoleh eksistensi dan pengaruh luas di dalam masyarakat, karena agama dianggap sebagai rival yang juga menun­tut loyalitas masyarakat.


Ketika sebuah rezim memperalat agama se­bagai kekuatan legitimasi untuk mengukuhkan kekuasaan, maka pada saat itu agama akan tampil dengan wajah garang. Ini mengingatkan kita ketika paruh pertama rezim Orde Baru yang mengontrol agama sedemikian kuatnya. Seo­lah-olah agama, menjadi bagian dari ancaman strategis nasionalisme yang perlu dimata-matai. Berbagai akronim menakutkan ikut mengambil bagian, seperti komando jihad, kelompok fun­damentalis, aliran sesat, NII, dan akronim lain­nya. Aktivis agama seringkali diperhadapkan dengan institusi negara yang menakutkan sep­erti Kopkamtib yang pernah memiliki kewenan­gan amat luas itu. Yang ideal sebenarnya ialah agama menjadi partner aktif pemerintah di da­lam mewujudkan cita-cita NKRI.

Sebaliknya jika sebuah rezim memperalat negara sebagai kekuatan legitimasi guna men­gukuhkan kekuasaan maka saat itu agama akan ditekan sehingga dianggap sebagai anca­man nasionalisme yang amat berbahaya. Neg­ara bisa jatuh ke dalam negara totaliter yang menganggap nilai dan ajaran agama diang­gap sebagai rival nilai-nilai negara yang sela­lu harus dicurigai. Akibatnya negara bisa jatuh menjadi negara sekuler. Sejarah seringkali ber­ulang. Ketika sang penguasa memegang ken­dali agama dan digunakan sebagai kekuatan ekstra untuk melegitimasi kekuasaan maka di situ akan terjadi bencana kemanusiaan yang mengerikan. Betapa tidak, manusia akan dipak­sa tunduk di bawah otoritas penguasa. Siapap­un yang berusaha membangkang dari otoritas itu bisa berarti malapetaka baginya. Peristiwa yang menimpa Galileo yang harus menjadi tum­bal dari kekejaman raja sering dijadikan contoh akan bahayanya jika agama menjadi stempel legitimasi penguasa.

Idealnya agama dan Negara saling mengon­trol dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan luhur bangsa. Jika hal ini bisa dicapai maka cita-cita dan tujuan agama dan Negara bisa dicapai secara parallel. Satu sama lain saling mendukung dan tidak terkesan ada persaingan satu sama lain. Agama dan negara memang berpotensi berhadap-hadapan satu sama lain karena keduanya menuntut loyalitas penuh dari obyek yang sama. Kita sangat yakin Indone­sia yang berdasarlan Pancasila dan UUD 1945 akan berjalan serasi dan saling mendukung satu sama lain. Agama memberikan energi spir­itual terhadap negara dan negara memberikan energi fisik kepada agama, dan pada akhirnya bangsa ini menuju menuju baldatun thayyibah wa Rabbun gafur. Allahu a'lam.