Berita

JK/net

Politik

JK: Kan Pemerintah Malaysia Sudah Minta Maaf, Apalagi?

SENIN, 21 AGUSTUS 2017 | 19:21 WIB | LAPORAN:

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar insiden terbaliknya bendera Indonesia dalam buku cendera mata pada pembukaan SEA Games 2017 yang digelar di Malaysia tak perlu lagi diperpanjang.

Pasalnya kata JK, Pemerintah Indonesia juga sudah secara resmi memaafkan kekhilafan negeri jiran tersebut.

"Kan Pemerintah Malaysia sudah minta maaf, apalagi? Pemerintah menerima itu dengan terbuka, semua orang bisa melakukan kesalahan," kata JK kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (21/8).


JK menambahkan pemerintah Indonesia memahami kesalahan tersebut akibat ketidaksengajaan dan lebih bersifat teknis.

"Ini kan kesalahan teknis yang tidak disengaja, tidak mungkin Pemerintah Malaysia sengaja. Ini kan mungkin tukang percetakannya yang tidak paham, ini soal ketelitian," tegas JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memaafkan Malaysia perihal masalah tersebut. Jokowi berharap masyarakat Indonesia tidak bereaksi berlebihan atas kesalahan yang dilakukan panitia SEA Games di Malaysia.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato Sri Anifah Haji Aman, sudah merilis permohonan maaf tertulis kepada Pemerintah Indonesia atas insiden terbaliknya bendera Indonesia. Atas nama Pemerintah Malaysia, Kemenlu Malaysia sangat menyesalkan kesalahan yang tidak disengaja yang telah dilakukan oleh panitia SEA Games 2017 perihal kesalahan pencetakan bendera Indonesia.

Rilis resmi itu juga menyatakan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Khairy Jamaluddin, telah bertemu langsung dengan Menpora Indonesia Imam Nachrawi untuk memohon maaf secara langsung dan menjelaskan kesalahan tersebut.[san]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya