Reformasi Agraria Pro Rakyat Atau Pengembang?

Pembagian sertifikat kepada warga Jabodetabek dan memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pengembang terkait Pulau Reklamasi C dan D oleh pemerintah melalui Menteri Agraria, Sofyan Djalil dikritik.

Bagi Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia, Panji Nugraha hal tersebut sudah melenceng dari tujuan reformasi agraria lantaran proyek reklamasi dimasukan ke dalam program yang hanya menguntungkan pengembang.

"Rezim Jokowi tidak belajar dari Pilkada DKI Jakarta lalu, dimana salah satu pertarungan sengit diantara Ahok vs Anies adalah pertarungan yang pro dan kontra reklamasi," jelas dia kepada redaksi, Senin (21/8).

"Dan jelas yang memenangkan adalah kubu kontra reklamasi karena dinilai reklamasi banyak melakukan pelanggaran dan khususnya tidak bermanfaat bagi warga sekitar karena hanya menguntungkan pihak pengembang," jelasnya.

Panji menilai, seharusnya sebagai Presiden RI, Joko Widodo harus dapat menyerap aspirasi mayoritas masyarakat Jakarta yang menolak reklamasi, bukan malah terkesan pro pengembang.

Terlebih, program reformasi agraria yang digadang-gadang merupakan gerakan untuk memperbaiki kepemilikan lahan. Dalam hal itu, seharusnya yang dominan adalah rakyat, bukan kepentingan-kepentingan yang tertunda seperti reklamasi.

"Jika ada terselip sedikit kepentingan para pengembang di balik program reformasi agraria, sudah jelas program tersebut perlu di evaluasi, karena tujuannya bukan semata-mata hanya memberikan sertifikasi tanah kepada rakyat," jelasnya.

"Akan tetapi dengan banyaknya izin dan pemberian hak-hak yang nyata-nyata sudah sangat jelas rakyat menolak. Justru membuat program baik ini menuju kegagalan dalam hal target penerimaan dan bukan tidak mungkin rakyat mencap Jokowi tidak pro rakyat," demikian Panji. [sam]