Giliran Mantan Hakim Ngadu Ke Pansus KPK

SENIN, 21 AGUSTUS 2017 | 10:57 WIB | LAPORAN:

Mantan hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifudin Umar akan mengadu kepada Pansus Angket KPK di DPR.

"Nanti siang jam duaan (Syarif) ke sini," ujar Wakil Ketua Pansus, Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/08).

Syarifudin Umar merupakan mantan hakim yang didakwa menerima suap senilai 250 juta ketika menangani kasus perdata perusahaan yang dinyatakan pailit.

Masinton menyebut kedatangan Syarif ke Pansus untuk mengadukan beberapa pelanggaran dalam proses hukum perkara suapnya.

"Katanya mau melaporkan ke pansus perihal beberapa pelanggaran selama beliau menjalani proses perkara korupsi yang dituduhkan kepada beliau," jelas Masinton.

Masinton memastikan kedatangan Syarifuddinakan diterima langsung oleh Ketua Pansus, Agun Gunandjar dan jajarannya.

"Pimpinan lengkap, ada Pak Agun dan teman-teman lainnya," demikinan politisi PDIP itu.[wid]

Berita

Politik

Giliran Mantan Hakim Ngadu Ke Pansus KPK

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Dadan Hindayana Kena Batunya

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah