Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arief Budimanta menilai, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 memberi gambaran bahwa pemerintah ingin mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, RAPBN 2018 ini bakal menyasar masyarakat yang berada di lapisan bawah serta komitmen yang tinggi untuk membangun Indonesia dari pingiran diluar jawa, maupun di wilayah perdesaan.
"Saya rasa disini penekanan apa yang disampaikan oleh pak presiden tentang Indonesia sentris itu coraknya kelihatan di RAPBN ini," ujarnya dalam diskusi dengan topik Membaca Rancangan Ekonomi Tahun Depan dikawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8).
Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan ini menilai, meski corak Indonesia sentris terwujud dalam RAPBN 2018, namun ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi pemerintah. Semisal bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen seperi yang dijanjian dalam RAPBN 2018. Serta bagaimana langkah pemerintah dalam mewujudkan target penerimaan dari sisi perpajakan guna mendorong target pertumbuhan ekonomi tersebut.
"Secara khusus, tantangan yang terbesar di 2018 termasuk di 2017 itu adalah bagaimana cara untuk mencapai target penerimaan dari sisi pajak. Ditahun 2017, kurang lebih penerimaan pajak Rp 1470 triliun dan sampai semester satu tahun ini penerimaan pajak kita berkisar 38 persen," ujarnya.
Langkah lain yang perlu diperhatikan yakni mensinkronkan tahun penganggaran dengan penerimaan fiskal. Menurutnya, tahun penganggaran dimulai per 1 Desember, sementara tahun penerimaan dimulai per 1 April hingga akhir Maret. Hal tersebut membuat keterbatasan ruang fiskal seperti belanja modal.
"Tahun fiskalnya harus disamakan dengan tahun penganggaran yakni dimulai pada bulan 1 Desember. Jadi penerimaan pajak tidak menumpuk di bulan Maret, disitu pundi-pundi pemerintah penuh dan terkumpul disitu. Di semester kedua penggenjotan terhadap belanja. Harusnya, pengenjoan belanja per 1 januari sudah dimulai," ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyebut target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen.
Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor.
Hal itu disampaikan saat membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dalam sidang paripurna DPR, Rabu (16/8).
Selain itu, pada 2018 mendatang, pembangunan akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.
Hal itu ditempuh melalui peningkatan keterkaitannya dengan Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar perekonomian.
Pemerintah mengumumkan RAPBN tahun 2018 dengan postur pendapatan sebesar Rp1.878,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun sehingga defisit anggaran direncanakan sekitar Rp325,9 triliun atau setara dengan 2,19 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Rencana belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443,3 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp761,1 triliun.
[san]
