Berita

Jokowi-JK/net

Bisnis

INDEF: Postur Anggaran Pemerintah Tak Ada Terobosan, Strateginya Tidak Spektakuler

MINGGU, 20 AGUSTUS 2017 | 00:50 WIB | LAPORAN:

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartarti menilai pemerintah mesti melakukan trobosan dan strategi kongrit dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2018 mendatang.

Menurutnya, jika berkaca pemasukan dari sektor investasi di tahun 2015 hingga semester I tahun 2017, hanya mencapai 31 persen, bahkan hanya tembus di angka 34 persen. Padahal, pemerintah telah memberikan stimulus melalui 14 paket kebijakan ekonomi.

"Di tahun 2016 kemarin juga masih di 32 persen. Jadi 14 paket kebijakan ini, stimulus nggak mulus. Jadi butuh strategi untuk bisa mencapai apa yang dijanjikan dalam RAPBN 2018 yang disampaikan Presiden di sidang paripurna," ujar Enny saat diskusi dengan topik Membaca Rancangan Ekonomi Tahun Depan dikawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8).


Lebih lanjut, Enny menilai, Pemerintah harus memiliki strategi ekonomi yang cerdas untuk bisa membuktikan janjinya yang tertuang di dalam R-APBN Tahun 2018. Mengingat, target tersebut bukan lagi pertaruhan pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla melainkan tahun pembuktian kepada masyarakat jika keduanya ingin melanggengkan kekuasaan pada 2019 mendatang.

Menurutnya, pemerintah perlu menimbang pilihan strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan. Misalnya, dengan melihat apakah lebih efektif memperbesar belanja pemerintah atau memberikan insentif terhadap dunia usaha.

"Persoalannya, ketika target 5,4 persen, postur anggarannya tidak ada terobosan. Strategi yang diusulkan juga tidak ada hal yang spektakuler. Kalau misalnya target hanya dokumen dan tidak mampu terealisasi, yang menjadi korban adalah masyarakat. Misalnya, daya belinya yang menurun atau kesulitan mendapat lapangan kerja," demikian Enny.[san]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya