Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menghindarkan Indonesia dari utang yang menumpuk. Pemerintah juga disarankan untuk menaikkan tax ratio dalam rangka menyeimbangkan keuangan dan perekonomian nasional.
Ketum KNPI, Muhammad Rifai Darus menjelaskan, dalam Pidato Nota Keuangan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 16 Agustus 2017 lalu, pemerintah menjabarkan bahwa pembiayaan yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 masih difokuskan pada utang.
"Porsinya lebih besar dari instrumen pembiayaan lainnya. Dalam RAPBN 2018 Pemerintah menetapkan target pembiayaan dari utang sebesar 399,24 triliun rupiah atau turun dibanding dalam APBNP 2017 sebesar 461,34 triliun rupiah,†ujar Rifai Darus, dalam siaran persnya, Jumat (18/8).
Memang, lanjut dia, jika melihat dan membandingkan data tahun lalu, target pembiayaan pemerintah dari sisi utang mengalami penurunan. Akan tetapi, lanjut Rifai Darus, DPP KNPI melihat, jika diakumulasikan dengan memakai data per juli 2017 sebesar Rp 3.706 triliun, maka beban utang Indonesia bertambah dan menjadi Rp 4.105,24 triliun ditahun 2018.
"Dan ini akan menjadi beban kami Pemuda Indonesia di masa yang akan datang,†tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, seharusnya pemerintah dapat lebih kreatif lagi untuk mencari sumber–sumber pembiayaan dalam RAPBN 2018, selain utang.
Salah satunya, dia menawarkan dengan lebih progresif lagi untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak.
"DPP KNPI menilai bahwa pemerintah masih kurang optimis jika melihat target penerimaan pajak. Tax ratiodibandingkan PDB tidak lebih dari 12%, padahal pemerintah punya kemampuan untuk meningkatkan tax ratio kita dari PDB sebesar 14% bahkan lebih. Persoalannya pemerintah mau nggak?" ujarnya.
Jika memang mau, lanjut Rifai, draf RAPBN versi pemuda pun sudah ada dipersiapkan sebagai bahan bagi DPR dan Pemerintah untuk meningkatkan tax ratio tadi.
"Untuk itu, kami juga akan menyiapkan RAPBN 2018 versi Pemuda Indonesia yang akan kami bawa ke DPR-RI, sehingga DPR-RI juga memiliki pembanding,†ujarnya.
Bagaimanapun, lanjut dia, estafet pembangunan di masa depan akan berpindah kepada Generasi Muda Indonesia. “Jika pengelolaan keuangan negara terus mengandalkan utang, maka generasi sekarang akan terus meninggalkan beban bagi kami pemuda Indonesia dimasa yang akan datang,†ujarnya.
Dia mengatakan, dalam Pidato Nota Keuangan itu, pemerintahan Jokowi optimis dengan pembiayaan Indonesia ke depan. Namun, optimisme itu mengadalkan utang.
"DPP KNPI mengapresiasi optimisme pemerintah yang tergambar dalam nota keuangan RAPBN 2018 yang disampaikan itu. Namun kami menilai optimisme pemerintah tersebut akan membawa kita pada peningkatan pembiayaan APBN dari sisi utang,†pungkasnya. [sam]
