Berita

Amien Rais, Prabowo Subianto, Rachmawati Soekarnoputri, dan Rizal Ramli/RMOL

Politik

Merdeka 72 Tahun, Anak Soekarno Ini Pernah Dianggap Intoleran

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 | 14:37 WIB | LAPORAN:

Pemerintah kerap represif saat menghadapi kelompok yang mengutarakan kritik. Padahal Indonesia telah 72 tahun merdeka.

Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Bung Karno (UBK), Rachmawati Soekarnoputri mengaku sempat mengalami langsung hal tersebut.

"Kita pernah merasakan. Melawan, kita disebut bukan Pancasila. Disebut intoleran. Kita pernah dicap intoleran," ujar Rachmawati dalam pidatonya saat mengikuti upacara kemerdekaan di Kampus Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).


Mbak Rahma mengatakan, ada sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki oleh generasi penerus bangsa.

Dalam bidang politik, urainya, ketidakadilan masih mengemuka. Saat warga bertentangan dengan pemerintah, berpotensi dikriminalisasi. Padahal, kata Rahma, mereka hanya memperjuangkan keadilan rakyat. "Kalau ada perlawanan dari ketidakadilan, ini reaktif," sesalnya.

Bahkan, ujar Rachmawati, saat ada elemen yang merasa tertindas dan melakukan perlawanan, muncul politik adu domba. Dengan cara memprovokasi satu dengan pihak lain. "Politik pecah belah. Kita seperti di porak porandakan. Bahkan dikelompokkan," ungkap dia.

Karena itu, dia berharap momen kemerdekaan ke 72 bisa menjadi refleksi bagi generasi penerus bangsa. Mengingat, langkah adu domba justru mengancam keutuhanan berbangsa dan bernegara.

"Ini tidak boleh diteruskan. Ada upaya sistematis menghadapkan antara golongan agama dengan Pancasila. Antara negara dan rakyat. Pola ini disebut pertentangan kelas," demikian Rahma.

Sebelumnya, Rahma sempat ditangkap aparat kepolisian bersama sembilan aktifis lainnya, 12 Desember 2016 lalu. Tepatnya, menjelang aksi bela islam jilid dua yang populer dengan istilah "Aksi 212." Bahkan, saat itu mereka ditahan dan ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan makar.[wid]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya