Pakaian adat yang dikenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Rabu kemarin (16/8) dinilai menjadi simbol penguatan NKRI. Begitu pula yang ditunjukkan dalam upacara peringatan HUT RI di Istana Merdeka.
"Penampilan presiden saat pidato kenegaraan kali ini sarat makna dan simbol yang ingin dikomunikasikan pimpinan negara ini, kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujar peneliti Bidang Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Mahyuddin dalam keterangannya, Kamis (17/8).
Menurutnya, tidak ada tindakan sosial yang dilakonkan setiap individu tanpa pesan-pesan makna simbolik yang ingin disampaikan dalam berinteraksi dengan orang lain. Tujuannya, agar masyarakat belajar dan mampu menerima berbagai bentuk kelebihan dan kekurangan sesama warga negara Indonesia.
Selain itu, Jokowi-JK juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa sejatinya sebagai bangsa yang majemuk secara sosial dan budaya, setiap masyarakat harus tetap menjunjung tinggi keharmonisan dalam perbedaan.
"Kita ketahui bahwa artikulasi etnisitas dan sentimen primordial tidak luput mendera negeri akhir-akhir ini. Sebagaimana kita menyaksikan fenomena sosial hari-hari terakhir, di mana muncul kecenderungan anggota masyarakat membela suatu sekte atau kepercayaan kelompoknya, memisahkan diri dari masyarakat terutama pada orang yang berbeda dan mementingkan kelompoknya sendiri yang mengancam nilai-nilai kebersamaan," papar Mahyuddin.
Karenanya, melalui panggung peringatan HUT RI ke-72, Jokowi seakan menyiratkan sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap saling bersinergi dalam dekapan sikap penuh penghargaan terhadap keberagaman budaya. Perbedaan agama, bahasa, budaya bahkan ras tidak kemudian menjadi batas pemisah antar sesama warga negara.
"Sebaliknya, perbedaan tersebut sejatinya kita jadikan sebagai aset bangsa untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Keberagaman identitas kebudayaan adalah satu kesatuan identitas bangsa yang perlu kita rawat untuk bersinergi mencapai cita-cita bersama," jelas Mahyuddin.
Dia menambahkan, pengelolaan kesan yang apik dari Jokowi tentu perlu diapresiasi. Karena situasi yang diinginkan jutaan rakyat Indonesia yang menyaksikan perhelatan kenegaraan memang menghendaki kondisi demikian. Artinya, tidak ada masyarakat yang ingin hidup dalam bayang-bayang konflik sosial hanya karena perbedaan identitas sosial budaya. Karena itu, perlu dipahami bahwa pertentangan antar kelompok etnis maupun agama yang terjadi tidak jarang dihembuskan oleh masyarakat itu sendiri, yang sengaja memanfaatkan isu untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Sehingga yang muncul adalah keretakan sosial yang mengancam bangunan kokoh keharmonisan masyarakat kita," kata Mahyuddin.
Lanjutnya, pemerintah juga masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan. Masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke masih menuntut permainan dan pertunjukan yang serba sempurna untuk menuntaskan persoalan korupsi, kemiskinan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
"Membangun NKRI melalui pencitraan positif juga harus dilakukan dengan kinerja aktif pemerintah menyelesaikan hal-hal mendasar yang dinantikan masyarakat. Seperti persoalan korupsi, kemiskinan, dan penegakan hukum yang berkeadilan," tandas Mahyuddin.
[wah]
