Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyarankan aparat kepolisian segera menverifikasi teriakan 'bunuh menterinya' dalam aksi para santri menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah atau Full Day School (FDS).
"Ya itu diverifikasi saja supaya tidak berlanjut jadi fitnah. Verifikasi aja. Dan minta yang demonya bertanggung jawab apa yang terjadi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/8).
Namun Fahri enggan berkomentar lebih lanjut perlu tidaknya persoalan itu dibawa ke ranah hukum.
"Ya pokoknya diverifikasi dulu, kita jadi tahu apa yang terjadi," kilah Fahri.
Ia menilai kebijakan FDS yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sangat bagus diimplementasikan.
"Idenya itu adalah mengintegrasikan sekolah itu supaya interaksi murid dan guru itu lebih baik. Tapi di saat yang sama, Sabtu-Minggu itu diliburkan supaya interaksi dengan keluarga ‎dan orang tua juga baik. Jadi idenya baik," puji Fahri.
Jokowi, menurut Fahri, seharusnya membela program itu di kabinet karena Menteri Muhadjir sudah berbuat hal benar.
"Dia (Jokowi) jangan diam-diam, kasihan Pak Menteri. Dia sudah melakukan hal yang benar, harus dibela
dong. Bahwa ada masyarakat yang nggak setuju, ya ngga apa-apa. Bisa dibikin beragam," lanjutnya.
Fahri Hamzah tak setuju jika dikatakan bahwa FDS bisa mematikan madrasah diniyah. Sebab menurut dia, madrasah diniyah dan sekolah formal bisa saling melengkapi dengan adanya kebijakan FDS. Pendidikan formal bisa diajarkan pada siswa pada siang hari, sedangkan pelajaran madrasah Diniyah pada sore hari.
"Ya udah gabung aja. Artinya dua-duanya tetap bisa ada. Nggak harus dihentikan karena nggak ada paksaan juga," pungkasnya.
[wid]
