Pertumbuhan ekonomi pada tahun anggaran 2018 ditargetkan pemerintah tumbuh sebesar 5,4 persen, tingkat inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp13.500, dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan rata-rata 5,3 persen.
Dengan asumsi harga minyak rata-rata sebesar 48 dolar AS per barrel, volume ekspor minyak dan gas bumi 2 juta barrel/hari, dan lifting produksi minyak sebesar 800 ribu barrel per hari dan gas 1,2 juta barrel per hari.
Begitu kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 pada Sidang Paripurna DPR RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).
Dijelaskan Jokowi bahwa RAPBN tahun 2018 disusun sejalan dengan strategi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dengan fokus pada keadilan sosial.
Sementara belanja negara pada tahun 2018 sebesar Rp 2.204,4 triliun dan akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat. Upaya ini akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerimaan manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang," jelas Jokowi.
Dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2018 dan strategi yang mendukungnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 1.878,4 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 267,9 triliun.
"Pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan tersebut dengan berbagai langkah perbaikan serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional, namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha," tegasnya.
[ian]
