Berita

Fahri Hamzah/RM

Politik

Pimpinan Dewan Minta Presiden Hentikan Kontroversi FDS

RABU, 16 AGUSTUS 2017 | 19:54 WIB | LAPORAN:

Pemerintah harus berlaku tegas dalam menyikapi polemik tentang sekolah lima hari yang biasa dikenal dengan Full Day School (FDS).

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan Presiden RI, Joko Widodo harus berani berpihak kepada putusan yang telah diambil pembantunya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

"Jangan dibiarkan menjadi kontroversi di bawah. Pesiden ambil dong isu ini jangan jadi berkelahi sendiri, kan Pak Jokowi pernah bilang tidak ada visi menteri yang ada visi presiden, begini ada masalah tampil dong, jangan jadinya menteri yang dimaki-maki," tegas Fahri di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu (16/8).


Fahri telah mempelajari konsep sekolah delapan jam yang ditawarkan oleh Mendikbud. Kaca mata dia, FDS sangat bagus. Baginya semakin lama siswa di sekolah, maka itu akan semakin baik. Sebab, selama ini, sepulang sekolah, anak-anak seakan melupakan pelajaran yang baru saja di dapatnya karena lebih asyik dengan gadget.

"Kan kita ada dalam ancaman serbuan penarik perhatian anak kita, gadget, TV, Medsos, pesan pendek, sehingga anak-anak kita tidak menjadi fokus, dan begitu mereka keluar dri sekolah seperti diterkam dunia lain," jelas Fahri.

Program FDS belakangan menjadi sorotan, pasalnya gelombang unjuk rasa menentang program masih dilakukan. Parahnya, baru-baru ini, beredar video para santri yang berdemo menolak FDS sembari meneriakan bunuh menteri. Penolakan mereka lakukan karena FDS dinilai bisa mematikan eksistensi madrasah diniyah.

Fahri Hamzah bilang, sesungguhnya madrasah diniyah dan sekolah formal tak akan saling mematikan. Sebab bisa saja di daerah tertentu pendidikan umum dan diniyah dibagi dua, pagi sekolah umum, malam sekolah agama.

"Nah itu biarkan saja, itu kan sama juga dengan konsep FDS juga, cuma FDS pak menteri itu dua sekolah menjadi satu," pungkas dia. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya