KPU Perlu Antisipasi Dampak Verifikasi Parpol

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi sinyal tetap akan melakukan verifikasi seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Namun, untuk parpol peserta Pemilu 2014 yang akan kembali ikut di 2019 kemungkinan hanya akan dilakukan verifikasi faktual di daerah otonom baru (DOB), sebab sejumlah wilayah mengalami pemekaran.
 
Menanggapi hal tersebut, peneliti dari Indo Survey & Strategy Herman Dirgantara menilai bahwa tidak ada jaminan bagi parpol peserta Pemilu 2014 dapat memenuhi persyaratan seandainya verifikasi dilakukan di seluruh daerah.

"Spiritnya kan meningkatkan kualitas demokrasi, ukurannya salah satunya perlu ada verifikasi. Nah, kalau parpol peserta pemilu 2014 hanya diverifikasi pada wilayah DOB untuk di daerah lainnya di luar itu siapa yang bisa menjamin," ujarnya kepada redaksi, Rabu (16/8).

Menurut Herman, KPU perlu menyiapkan mekanisme alternatif seandainya Mahkamah Konstitusi menerima gugatan pasal verifikasi parpol dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Agar KPU tidak kewalahan dalam menyusun tahapan pemilu nantinya.

"Jika judicial review mengenai verifikasi itu dikabulkan oleh MK, KPU harus siap, dan mekanismenya nanti bagaimana. Kekhawatirannya, KPU kewalahan karena waktu makin mepet. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan," imbuhnya. 

Pasal 173 ayat 2 UU Pemilu menyebut bahwa parpol dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi syarat yaitu memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dan 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

KPU sendiri belum dapat memastikan apakah parpol peserta Pemilu 2014 yang diverifikasi ulang di DOB namun tidak bisa memenuhi persyaratan minimal sesuai pasal tersebut akan gugur atau tidak lolos. [wah]