Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI tahun 2017.
Jokowi berjanji akan mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di Tanah Air. Serta menciptakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Menurutnya, tiga tahun masa bakti Kabinet Kerja, pemerintah lebih fokus melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Menurutnya, pemerintah menginginkan rakyat Indonesia yang berada di wilayah pinggir, kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan hingga kawasan terisolir juga merasakan kehadiran, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia.
"Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri," jelasnya di Komplek Parlemen, Jakarta (Rabu, 16/8).
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah ingin agar masyarakat rakyat di perbatasan Papua memiliki rasa bangga kepada Tanah Airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan Indonesia. Pemerintah juga berharap rakyat Papua di pegunungan bisa menikmati harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga pangan pokok yang sama dengan saudaranya di daerah lain.
"Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik," harapnya.
Selain itu, pemerintah berharap kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016 namun hal itu masih belum cukup. Pemerintah terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan masyarakat, meski saat ini Indeks Gini Rasio bisa diturunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret tahun ini.
"Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia, pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya setara mendapatkan manfaat dari pembangunan," demikian Jokowi.
[wah]
