Berita

Politik

KPAI Akan Klarifikasi Ke PBNU Soal Demo Santri "Bunuh Menteri"

SELASA, 15 AGUSTUS 2017 | 16:49 WIB | LAPORAN:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan mendalami kebenaran video aksi tolak Full Day School dengan yel-yel 'bunuh menteri' di Lumajang, Jawa Timur, pekan lalu, Senin (7/8).

Ketua KPAI, Susanto menjelaskan meski telah viral di dunia maya, pihaknya ingin memastikan apakah rekaman aksi yang diikuti para santri dengan meneriakkan yel-yel 'bunuh menteri' tersebut benar atau rekayasa.

Menurutnya aksi mengenai penolakan FDS belakangan ini memang banyak terjadi di daerah. Apalagi massa aksi kebanyakan diikuti oleh siswa sekolah. Namun demikian, pihaknya ingin memasikan kebenaran video tersebut, sebelum mengambil keputusan.


"Memang ada sejumlah kasus yang seperti itu. Tapi untuk konteks kasus yang ada di Jawa Timur itu, jujur kami harus mendalami dulu. Sebelum mendalami, kami belum bisa ambil sikap dan belum bisa memberikan komentar karena ini kan menyangkut kebenaran faktual. Tentu kami tidak boleh berasumsi kan," ujar Susanto saat ditemui di kantornya, jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Lebih lanjut, Susanto juga berencana untuk berkunjung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengkonfirmasi pelibatan santri dalam aksi tersebut. Disamping itu, pihaknya juga ingin menanyakan apakah yel-yel tersebut memang sengaja dilontarkan massa aksi atau diluar massa aksi. [Baca: Klarifikasi AMPPI: Tak Ada Instruksi Agar Santri Meneriakkan "Bunuh Menteri"]

"Sedang kita siapkan (pertemuan Ke PBNU). Nanti kita akan klarifikasi dan konfirmasi ke yang bersangkutan," pungkas Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU ini. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya