Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini masih melakukan persiapan uji kelayakan sejumlah calon direksi untuk mengisi posisi yang kosong di perusahaan pelat merah. Meski banyak posisi kosong, proses pemilihan juga tak bisa dilakukan secara berbarengan.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro mengatakan, pihaknya menjaring calon direksi baik dari interÂnal maupun eksternal BUMN.
"Kami masih mencari calon-calon dari internal maupun eksternal BUMN. Meski begitu, tetap harus memenuhi persyaraÂtan dan uji kelayakan," kata Imam di Jakarta, kemarin.
Saat ini ada beberapa kursi direksi BUMN yang kosong. Di antaranya, posisi direktur utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pasca meninggalnya RizÂkan Chandra. Ada pula posisi Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) yang ditinggalkan oleh Riswinandi karena terpilih sebaÂgai anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2022.
Lalu posisi Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pasca ditinggalkan Wimboh Santoso yang terpilih sebagai Ketua DK OJK. Kemudian posisi Direktur Keuangan Bank MandiÂri setelah Pahala Mansyuri menÂjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Selanjutnya posisi Direktur Utama PT Garam (Persero) yang kosong ditinggalkan Achmad Boediono karena tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2017.
Imam menjelaskan, bagi BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka seperti PT Bank Mandiri Tbk dan PT SeÂmen Indonesia Tbk, pengangÂkatan direksi menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
"Untuk pengajuan nama, akan mengacu pada Peraturan MenÂteri BUMN Nomor PER-03/ MBU/02/2015. Hal ini juga merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2014 tentang batas makÂsimal penyelenggaraan RUPS, yaitu selama 90 hari," jelasnya.
Sementara untuk jabatan direksi BUMN strategis, setelah uji kelayakan, Kementerian BUMN akan mengajukan tiga calon yang akan dipilih langsung oleh presiden.
"Kalau pengajuan ke presiden, kami dari Kementerian BUMN minimal mengajukan tiga nama. Setelah disetujui presiden, baru kita umumkan," ujar Imam.
Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Media Devy Wildasari menambahkan, Kementerian suÂdah me-listing kursi direksi mana saja yang kosong di BUMN dan disiapkan orang yang cocok dan berkompeten untuk dites di jabatan masing-masing.
"Orangnya sudah kami siapÂkan, diharapkan bisa segera terisi dengan sosok yang berkompeten. Orangnya bisa dari BUMN terseÂbut, atau BUMN lainnya," ujar Devy kepada
Rakyat Merdeka.
Terkait pelaksanaan pengangÂkatan, meski banyak kursi direkÂsi yang kosong, tidak bisa diÂlakukan secara serentak. "Tidak bisa barengan semuanya. Karena kebutuhan BUMN-nya kan berbeda-beda. Kalau sudah ada calon yang pas, dan persiapan administrasinya selesai, langÂsung kita umumkan," tegasnya.
Hindari Titipan Ketua Umum BUMN Watch Naldy Nazar Harun mengataÂkan, Kementerian BUMN harus memilih orang yang tepat untuk duduk di kursi pimpinan perusaÂhan pelat merah.
"Tidak hanya memiliki keÂmampuan yang sesuai dengan BUMN yang akan mereka pimpin. Direksi harus punya ide dan gagasan baru untuk lebih memaÂjukan BUMN," kata Naldy keÂpada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Tidak hanya itu, lanjut Naldy, maraknya aksi korupsi yang diÂlakukan direksi perusahaan pelat merah, membuat Kementerian BUMN yang juga pengawas perusahaan milik negara harus ekstra ketat menyaring calon direksi BUMN dan lihat
track reÂcord mereka dengan seksama.
"Yang paling utama, jangan sampai ada orang titipan unÂtuk menduduki kursi pimpinan BUMN. Kalau ini sudah terjadi, sulit bagi BUMN tersebut untuk maju," tegas Naldy. ***
