Berita

Dwina S Wijaya/Net

Bisnis

Dicopot Dari Dirut Bahana Dwina Jadi Stafsus Rini...

Gara-gara Riset Soal Reshuffle Kabinet Jilid III
JUMAT, 11 AGUSTUS 2017 | 09:52 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dwina S Wijaya akhirnya dicopot dari jabatan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Persero. Bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang finansial itu resmi lengser dari kursinya sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPUI yang dilaksanakan 28 Juli 2017.

 Isu Dwina bakal dipecat sebe­lumnya sudah ramai di media sejak pertengahan Juli lalu. Gara-garanya adalah riset dari Bahana Sekuritas, anak usaha Bahana Group, yang menying­gung perihal reshuffle kabinet yang melibatkan nama Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary BPUI Fajar Wibhiyadi menilai pergantian direksi di perusahaan pelat merah merupakan hal wajar dan menjadi kewenangan pemegang saham.


"Pergantian direksi biasa ter­jadi di perusahaan baik swasta maupun BUMN, dan keputusan ini adalah ranah pemegang saham dalam hal ini di bawah kewenan­gan Menteri BUMN. Tentunya kami sangat menghormati apap­un keputusan pemegang saham," kata Fajar di Jakarta.

Sebagai pengganti Dwi, De­wan Komisaris BPUI menu­gaskan, Eko Yuliantoro sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama, sebelum mengangkat Direktur Utama definitif. Saat ini Eko menjabat sebagai Direktur Operasi BPUI.

Eko Yuliantoro bukanlah orang baru di Bahana Grup. Eko mengawali karier di BPUI sebagai assisten Vice President-Merchant Banking Division sejak 1996. Sejak 2009 sampai dengan 2013 menjabat sebagai president director di Bahana Securities, sebelum akhirnya menjabat sebagai Direktur op­erasional BPUI sejak 2013.

Fajar menyebut, saat ini Dwina ditunjuk Menteri BUMN Rini Soe­marno, untuk menjadi staf khusus­nya di Kementerian BUMN. "Sepanjang pengetahuan saya menjadi staf khususnya Ibu Rini Soemarno," ujarnya.

Dwina Septiani Wijaya telah memimpin Bahana grup sejak 2013 lalu. Dwina telah mengabdi di grup Bahana sejak 1994, men­gawali karier sebagai Portfolio Manager di PT Bahana TCW Investment Management, sebagai salah satu anak usaha BPUI.

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Imam APutro beberapa waktu lalu membenarkan soal kabar Direktur Utama BPUI Dwina Septiani Wijaya akan mening­galkan jabatannya. Namun, alasan lengsernya Dwina akibat masa jabatannya yang akan segera habis.

"Kalau Bu Dwina akan diganti terkait masa jabatan. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan hal lain," ujar Imam.

Sebelumnya, beredar kabar kalau Dwina dicopot gara-ga­ranya adalah riset dari Bahana Sekuritas, anak usaha Bahana Group, yang menyinggung peri­hal reshuffle kabinet.

Dalam riset itu disebutkan, Menteri BUMN Rini Soemarno kemungkinan terkena reshuffle dalam perombakan kabinet jilid III oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Rini diprediksi akan menggantikan posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Bahana juga memperkirakan pasar akan ber­jalan netral cenderung positif meski tak terlalu signifikan.

Pengamat BUMN Dari Ru­mah Amanah Rakyat Ferdinand Hutahaean menyayangkan jika memang pencopotan direksi PT BPUI terkait hasil survei reshuffle kabinet. Karena, hal tersebut menunjukan praktek penerapan kekuasaan yang arogan.

"Artinya, penguasa ketika tidak suka dengan jajarannya, bisa langsung dicopot. Ini sangat bahaya," kata Ferdinand kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, Menteri BUMN juga tidak semestinya reaktif atas kritik tersebut dengan mencopot tiba Dirut BPUI. Cara-cara sep­erti ini akan berdampak buruk terhadap kenyamanan pejabat BUMN dalam bekerja.

"Bisa saja, karena takut di co­pot, para direksi BUMN bekerja tanpa kreatifitas karena takut tidak sejalan dengan menter­inya. Meski begitu, seharusnya direksi PT BPUI tetap menjaga etika dalam menjalankan usah­anya dan menjaga norma dalam menyampaikan kritik. Kalau sifatnya internal seharusnya dis­ampaikan tertutup atau langsung kepada yang bersangkutan," tegasnya. ***

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya