Provinsi Riau mendapat tantangan yang besar dalam mengembangkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Berbagai tantangan dan upaya yang bisa dilakukan Riau untuk dapat mencapai TPB dan mengantisipasi perubahan iklim, dibahas dalam seminar bertajuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim: Tantangan dan Peluang di Provinsi Riau, yang diselenggarakan Yayasan Dr. Sjahrir di Hotel Pangeran, Pekanbaru, kemarin.
Seminar dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, dari akademisi, perwakilan pemerintah, pelaku bisnis, lembaga swadaya masyarakat, dan media.
Dalam paparannya, Pembina Yayasan Dr. Sjahrir, Dr. Kartini Sjahrir menjelaskan, emisi gas rumah kaca nasional sebagian besar berasal dari pengelolaan lahan dan hutan yang belum berkelanjutan. Karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, dipandang sebagai solusi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan, baik dari sisi lingkungan dan sosial.
"Jadi upaya pertumbuhan ekonomi, dan upaya pelestarian lingkungan itu harus bisa saling mendukung," kata Dr. Kartini.
Dr. Kartini Sjahrir mencontohkan, pemanfatan tanaman sagu di Riau. Sagu dapat memberikan penghasilan yang signifikan bagi masyarakat Riau. Selain itu tanaman sagu dapat menjadi alat untuk mengurangi emisi karbon. Sudah lama diketahui Provinsi Riau adalah daerah penghasil sagu yang berpotensi untuk ekspor.
Dr. Kartini juga mencontohkan, lahan gambut yang bisa digunakan untuk tumpang sari, misalnya untuk nanas, kelapa, atau kelapa sawit. "Jadi lahan bisa dioptimalkan, sekaligus melakukan konservasi. Untuk itu dibutuhkan teknologi," ujar Dr. Kartini.
Direktur Eksekutif Yayasan Dr. Sjahrir, Damianus Taufan menambahkan, pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukan hubungan yang saling menegasikan satu sama lain.
"Kata kunci yang bisa menjembatani itu adalah inovasi dan teknologi,†kata Taufan.
Indonesia telah menyatakan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030 dari tingkat Business as Usual (BAU), dengan usaha sendiri, dan mencapai 41 persen dengan dukungan internasional. Adapun target penurunan emisi GRK ada dalam lima bidang utama, yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri serta pengelolaan limbah.
Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, untuk menghasilkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional/Daerah TPB. Konsep pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (2015-2019) sebagai upaya lintas sektor. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, ekosistem dan sosial.
[wid]
