Aparat hukum harus menindaklanjuti temuan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal perusahaan besar yang diduga melakukan kartelisasi importase garam. Perusahaan besar yang disebut Susi dikenal dengan istilah 7 samurai sudah kerap disampaikan. Sayangnya, tidak pernah ada penyelidikan yang jelas terhadap pelaku kartel tersebut.
"Ibu Susi laporkan saja ke aparat hukum soal dugaan permainan impor garam oleh 7 samurai ini. Begitu pun dengan penegak hukum, mestinya menindaklanjuti temuan Ibu Susi. Kan tinggal sebut nama siapa 7 samurai ini, diperiksa, buktinya apa, biar tidak menjadi fitnah. Tinggal selesaikan, gampang kan," Ketua Fraksi Golkar DPR Robert Joppy Kardinal di Jakarta, kemarin.
Robert mendukung langkah Susi untuk melakukan penindakan terhadap mafia garam. Apalagi, sejak menjadi anggota DPR pada 2004 , Robert sudah sering mendengar ada importase garam ini. Kondisi ini sangat ironis dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki garis pantai sangat panjang.
"Saya sudah 13 tahun jadi anggota DPR di Komisi IV. Nah, impor garam ini bukan barang baru. Sudah 13 tahun yang saya tahu selalu alasannya klasik. Setiap ada harga (garam) naik, setiap ada kelangkaan (garam), Pemerintah impor. Tapi tidak ada solusi berarti untuk hentikan ketergantungan impor garam ini," katanya.
Dia khawatir ada permainan besar di balik kebijakan impor garam ini. Apalagi dia melihat alasan importase ini selalu berulang. Tidak hanya itu, opini yang berkembang malah cenderung melemahkah kemampuan produksi dan kualitas garam nasional, sehingga kran impor garam terus dibuka.
"Memang tidak semua tempat bisa diolah menjadi lokasi budidaya garam, tapi sekarang kan teknologi makin canggih. Harapan saya, utamanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) punya program yang fokus pada swasembada garam," tuturnya.
Robert setuju dengan keinginan Susi untuk menyerahkan importase garam ini ke BUMN, bukan swasta. Hanya saja, dia berharap tetap ada kontrol yang ketat. "Jangan sampai cuma izinnya saja pada BUMN, tapi implementasinya diserahkan ke swasta juga. BUMN kan punya kemampuan anggaran sendiri. Selain itu, gampang dikontrol," tambah dia.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Susi menyebut ada 7 mafia atau kartel yang bermain dalam permasalahan garam. Susi pun yakin betul, kartel yang dia sebut sebagai 7 samurai itu mengatur dan memainkan persediaan garam di Tanah Air. Sayangnya, Susi tidak pernah menjelaskan secara gambang istilah 7 samurai itu.
"Petani garam susah terus karena ada 5 dan 7 samurai. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus membuat penjelasan siapa mereka itu," kata Susi ketika menjadi pembicara di hadapan 500 anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada 8 Desember 2014.
[zul]
