. Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengatakan pemerintah perlu menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut menko perekonomian era Presiden Gus Dur ini, ada lima cara untuk menaikkannya. Yaitu, teknik debt swap, restrukturisasi utang, revaluasi aset, sekuritisasi aset, serta pelonggaran fiskal, pajak dan moneter.
Kelima cara ini dinilai paling efektif. Hasil keefektifannya sudah terbukti dari keberhasilan era Presiden Gus Dur yang berhasil menumbuhkan ekonomi dan membuat utang pemerintah berkurang.
"Pemerintahan Gus Dur mampu mengurangi utang US$ 4,15 miliar untuk mengangkat perekonomian dari minus 4,5 persen ke positif 4 persen," ujar Rizal mengutip tulisan peneliti Lingkar Studi Perjuangan(LSP) Gede Sandra di sebuah media online, Jakarta, Rabu (9/8).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2017 tumbuh 5,01 persen secara
year on year. Angka ini lebih rendah dari estimasi sebesar 5,08 persen. Adapun target pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun sebesar 5,2 persen.
Rizal menjelaskan, ketika teknik debt swap digunakan pada masa Gus Dur, pemerintah Indonesia mendapatkan pengurangan utang dari Eropa setelah berkomitmen untuk melakukan konservasi hutan di Indonesia. Hal ini mungkin dilakukan lagi oleh pemerintah Indonesia sekarang karena politisi Eropa pun kini sedang giat berkampanye pelestarian lingkungan hidup.
Kemudian, lanjut dia, pemerintah saat ini dapat melakukan restrukturisasi utang seperti halnya ketika masa Gus Dur dibangunkan jembatan Pasopati di Bandung dari pemerintah Kuwait secara cuma-cuma.
"Jangan hanya fokus pada
austerity,/i> (pemotongan/pengetatan) seperti pembayaran utang saja. Tidak ada pertumbuhan ekonomi jika belum memacu sektor-sektor unggulan yang kompetitif dan cepat menghasilkan devisa seperti pariwisata dan elektronik," ungkap Rizal.
Menurutnya, pemerintah kini hanya memfokuskan makro ekonomi berputar pada inflasi dan APBN. Padahal banyak cara untuk memicu infrastruktur di luar APBN, seperti revaluasi aset, sekuritisasi aset, dan BOT/BOO untuk infrastruktur di Jawa.
"Dengan revaluasi, pada 2016 aset BUMN naik Rp 800 triliun dan pajak Rp 32 triliun," sebut mantan menko kemaritiman era Presiden Jokowi ini.
Sejak Oktober 2015 disahkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi V, tambah Rizal, pelaksanaan revaluasi aset masih parsial dan belum dilakukan seluruh BUMN. Dari 115 BUMN, ada 36 BUMN yang belum melakukan revaluasi aset, termasuk Pertamina.
Terakhir, ia menyarankan pelonggaran fiskal, pajak dan moneter. Melihat pada negara lain yang lebih canggih, ketika ekonomi sedang menurun, mereka juga melonggarkan fiskal, pajak dan moneternya.
"Ketika ekonomi sudah membaik, baru penerimaan ketiga itu dikejar lagi," demikian Rizal Ramli. [rus]
