Pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2017 yang hanya 5,01 persen mendapat perhatian serius. Pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi baru untuk mendongkrak pertumbuhan. Semoga obat kuatnya bikin manjur.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, stagnannya pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,01 persen disebabkan masih ada regulasi investasi yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah, sehingga meÂnyulitkan para investor. AkibatÂnya, masyarakat dan pengusaha menunda investasinya.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal II hanya 5,01 persen. Angka ini sama dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2017.
"Saya kira sifat menunggu dari masyarakat, dari pengusaha. Karena kalau kita lihat tabungan likuiditas perbankan cukup baik dan juga keinginan investasi cukup dan mungkin karena melihat kondisi juga dunia, konÂdisi nasional, maka banyak yang menunda investasi," kata JK di Jakarta, kemarin.
JK mengakui, tumpang tinÂdih aturan di pusat dan daerah dikeluhkan banyak pengusaha dan investor. Karena itu, para menteri diminta untuk mengurai benang kusut regulasi yang ada untuk mendorong percepatan investasi.
"Kita mendorong untuk memÂpercepat investasi yang ada, apakah itu investasi pemerintah atau investasi swasta dan juga dari luar," jelasnya.
Menko Perekonomian Darmin Nasution, mengakui adanya perÂlambatan daya beli masyarakat bila dibandingkan dengan konÂdisi dua tahun yang lalu. Pada kuartal IIdaya beli yang konÂsumsi rumah tangga hanya tumÂbuh 4,95 persen. "Dibanding dua tahun lalu mungkin sedikit melambat," ujar Darmin.
Perlambatan ini dipengaruhi oleh melambatnya ekonomi seÂcara global yang kemudian berÂimbas kepada situasi nasional. Salah satunya harga komoditas yang anjlok, sehingga memukul ekspor Indonesia yang selama ini bergantung pada batu bara dan
Crude Palm Oil (CPO).
Banyak masyarakat yang keÂmudian mengalami penurunan penghasilan akibat penurunan ekspor. Maka dari itu daya beli juga tidak bisa setinggi dulu, sekitar 2009 hingga 2012.
Untuk mengantisipasi itu, kata Darmin, pemerintah akan mengeluarkan paket ke-16 daÂlam waktu dekat ini. Paket ini disebut-sebut sebagai paket besar yang akan melibatkan seÂluruh lapisan pemangku kepentingan. "Ini paket besar. Seluruh kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Tunggu saja," ujarnya.
Paket terbaru tersebut, kata dia, akan mengatur percepatan investasi mulai dari perizinan hingga penerapan satu model mulai dari pusat hingga ke daerah. Paket ekonomi ini akan dirampungkan dalam seminggu ke depan dan diluncurkan sebeÂlum 17 Agustus 2017.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan NaÂsional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2 persen sepanjang 2017, maka pertumbuhan investasi di semester II perlu tumbuh 5,4 persen.
Namun, ia mengatakan, satu hal yang memberikan harapan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan investasi. Selain itu, pengaruh investasi di semester dua akan semakin besar. Target tersebut bisa tercapai.
"Konsumsi dijaga angka staÂbil, meskipun ada sedikit perÂlambatan tapi kami melihat masih bisa upaya-upaya untuk mendorong konsumsi kembali ke 5 persen," tuturnya.
Pelaku Pasar Kecewa Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengatakan, pelaku pasar kecewa dengan perÂtumbuhan ekonomi yang stagÂnan. Seharusnya dengan adanya Lebaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih baik.
Pelaku pasar sebenarnya berÂharap pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2017 berada di level 5,08-5,1 persen. Dengan beÂgitu, masih ada kesempatan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerinÂtah tahun ini sebesar 5,2 persen.
Kekecewaan pelaku pasar juga tercermin dari keluarnya dana asing di pasar saham. Pada Senin (7/8) investor asing melakukan aksi jual dengan catatan net sell Rp 347 miliar. "Enggak heran asing keluar hampir sekitar Rp 23 triliun selama 2 setengah bulan," tambah Edwin.
Sedangkan Kepala Riset ReliÂance Securities Robertus Yanuar Hardy memandang, bukan hanya konsumsi rumah tangga yang memprihatinkan, tapi juga konÂsumsi pemerintah yang justru minus 1,93 persen. Padahal di kuartal I-2017 tumbuh 2,68 persen. ***
