Masyarakat diminta terus menggalakkan koperasi untuk mengangkat perekonomian di kawasan masing-masing. Untuk sektor pariwisata, koperasi juga sangat bagus untuk mewujudkan peran serta dan peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan itu.
Pakar Perkoperasian, Suroto menyampaikan, selama ini koperasi hanya sering dianggap sebagai pelengkap. Padahal, jika benar-benar diwujudkan maka sesungguhnya koperasi adalah sokoguru perekonomian rakyat.
Oleh karena itu, pria yang juga Ketua Asosiasi Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) ini, terkhusus untuk wilayah pariwisata, harus dihindari upaya kapitalisasi oleh kekuatan modal sendiri dari para pengusaha.
Suroto menekankan, dengan koperasi, maka akan muncul people driven atau kekuatan perekonomian masyarakat sekitar yang dikelola secara bersama-sama dan bertanggung jawab untuk kemajuan bersama melalui koperasi.
"Koperasi cocok untuk keberlangsungan atau sustainable pariwisata dan memperhatikan ekologi, yakni lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Mengapa koperasi? Karena koperasi adalah people driven bukan capital driven. Kenyataannya pariwisata kita masih capital driven. Pengelolaannya seperti pengelolaan perusahaan di mana tujuannya hanya satu, yaitu untung atau profit. Kalau bicara partisipasi people driven, maka hal itu nirlaba,†tutur Suroto saat didapuk menjadi pembicara dalam Diskusi bedrtema Koperasi dan Pembangunan Kawasan Danau Toba oleh Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), di Jakarta, Selasa (8/8).
Koperasi, lanjut dia, merupakan kata yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Kawasan Danau Toba. Bahkan banyak usaha-usaha privat dilabeli sebagai Koperasi. Namun apakah hal itu tepat? Koperasi juga menjadi diskursus menarik dalam konteks Penetapan Danau Toba sebagai destinasi Pariwisata prioritas nasional. Agar tidak salah kaprah mengenai koperasi dan masyarakat dapat menempatkan koperasi pada tempat yang semestinya.
Menurut Suroto, di berbagai destinasi pariwisata, keadilan ekonomi itu sangat timpang. “Begitu saya mendengar 10 destinasi baru dan badan baru atau istilahnya Bali baru, saya sebenarnya sudah khawatir juga karena melihat Bali. Ada problem ekologis maupun masyarakatnya terutama keadilan ekonomi. "Belum lama ini juga saya diundang oleh Forum Wartawan Pariwisata. Pemerintah sekarang ini mengarahkan pada pariwisata untuk kepentingan jangka pendek agar dapat menutup bolongnya fiskal kita. Yang bisa menutup itu melalui sektor pariwisata, karena modal kecil tetapi bisa menghasilkan devisa yang besar.â€
Selama ini, lanjut dia, ada masalah serius dalam pengelolaan capital driven, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan krisis ekologis dan eksploitasi manusia terhadap manusia lain. Alat eksploitasinya adalah modal (capital). "Jika kita ingin komunitas masyarakat, maka kita harus membangun masyarakat tersebut. Masyarakat harus jadi subyek atau primus dalam pembangunan tersebut. Di sinilah peran koperasi tersebut,†katanya.
Namun, dijelaskan Suroto, dalam kenyataannya, koperasi ditempatkan pada posisi dipinggirkan dan ini mengkerdilkan koperasi itu sendiri. Mengapa koperasi dipersepsikan kerdil? "Karena kementeriannya saja disandingkan dengan UKM, yang notabene dianggap kecil-kecilan. Selain itu, koperasi kita memang kontribusi ekonominya terhadap PDP hanya 2 persen. Jadi memang dikerdilkan. Padahal kita mengatakan koperasi sebagai sokoguru pembangunan. Harusnya minimal 51 persen kontribusinya. Kenyataannya hanya 2 persen. Kalau di media dikatakan bahwa kontribusi koperasi 4 persen maka itu data serampangan,†terangnya.
Jika berbicara people driven maka usaha yang mungkin di kawasan pariwisata adalah homestay. Kalau bicara hotel maka kacamatanya capital driven. "Kalau membangun infrastruktur, maka jangan sampai pada orientasi laba belaka. Artinya pemerintah seharusnya lebih berorientasi pada people driven ketimbang capital driven,†kata Suroto.
People driven adalah penggerak utama koperasi untuk pembangunan, termasuk pembangunan Kawasan Danau Toba (KDT). Menurut dia, masyarakat sudah memiliki embrio berkoperasi sejak turun temurun. Embrio itu dibangun dalam ikatan kehidupan bersama atau bonnum komune dan hidup berbagi.
"Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat , seperti masyarakat Batak di Kawasan Danau Toba, sebenarnya sudah menerapkan konsep koperasi. Dalam hal ini, kita harus menempatkan masyarakat di atas dan modal di bawah,†ujarnya.
Bagaimana sebenarnya kita memulai koperasi? Suroto mengatakan bahwa masyarakat harus berangkat dari kebutuhan. "Kalau masyarakat melihat bahwa homestay menunjang kebutuhan keberlangsungan hidup mereka, maka berangkat dari situ.â€
Selain itu, koperasi juga bisa disambungkan dengan pihak lain. Koperasi ini yang disebut koperasi multi pihak. Peraturan Pemerintah (PP) RI 33/1998, di mana pemerintah bisa memberikan penyertaan modal sejak hari pertama berdiri (asal berbadan hukum). Kalau multi pihak, maka hal ini setidaknya minimal saham masyarakat atau anggota 51% dan pihak lain 49 persen.
Paradigma perkoperasian di Indonesia, masih jauh dibandingkan dengan makna yang dikandung dalam konstitusi kita. Sebagai contoh, Medsa, salah satu koperasi besar di dunia yang mengelola lingkungan hidup di Finlandia; dan jaringan Retail NTUC Enterprise di Singapura adalah koperasi yang memiliki jaringan besar di mana semula berasal dari satu toko kecil yang diresmikan oleh Lee Kuan Yeuw, dan mencontoh dari Swedia, sehingga menjadi besar.
"Saya berharap koperasi dapat menghidupkan pariwisata di KDT di mana jaringan retailnya justru masyarakat di sana dan pusat grosirnya bisa dikelola Koperasi,†kata Suroto.
Untuk mengingatkan perlunya kesinambungan semunsur, Suroto menyampaikan, berbicara koperasi tidak selalu berbicara tentang omset besar. "Masyarakat kita sering kehilangan antara off farm (di luar bidang pertanian) dan on farm (di dalam bidang pertanian). Ini tidak terjadi sinergi. Hal ini harus diintegrasikan melalui koperasi,†pungkas Suroto.
[sam]
