Berita

Nusantara

Jubir DKM Pastikan Pembangunan MIAH Sudah Berizin

SELASA, 08 AGUSTUS 2017 | 14:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sekelompok orang kembali melakukan protes terhadap pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) yang berlokasi di Jalan Kolonel Ahmad Syam No 46, Bogor Utara, Kota Bogor, Senin (7/8).

Jurubicara Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) MIAH Ahmad Abdul Aziz mengatakan bahwa protes itu bukan kali pertama dilakukan. Dalam aksi sebelumnya, massa melakukan pencopotan plank IMB yang diterbitkan oleh Pemda Kota Bogor.  

Ahmad kemudian menjelaskan mengenai kronologi protes yang disertai intimidasi yang kemarin terjadi. Kata dia, intimidasi ini diawali saat massa berkumpul secara berangsur-angsur di sekitar lokasi pembangunan masjid pada pagi hari.   


Kemudian pada sekitar jam 10.40, sekumpulan orang dengan mengendarai sepeda motor mulai melintas di depan lokasi masjid. Namun begitu, sambungnya, orang-orang yang berkumpul secara berangsur-angsur itu kemudian meninggalkan lokasi sekitar masjid untuk berkumpul di Kantor Kecamatan Tanah Baru.

"Perkumpulan dilakukan karena ada rencana pertemuan yang dimediasi oleh Camat Bogor Utara antara pihak MIAH dengan pihak yang menentang pembangunan MIAH," ujar Ahmad dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi.

Ahmad mengatakan bahwa pertemuan itu akhirnya tidak jadi terlaksana karena suasana di Kantor Kecamatan sudah tidak kondusif. Utusan MIAH meninggalkan lokasi setelah ada kesepakatan dengan Camat Bogor Utara untuk merancang ulang pertemuan. Sekumpulan massa itu kemudian bergerak ke lokasi pembangunan masjid dan melakukan teror yang bersifat anarkis.

"Mereka melempar batu, menendang serta merusak pintu dan pagar proyek. Selain itu juga merusak dan mengambil banner nasihat kebaikan untuk pembangunan masjid, serta melontarkan caci-maki dan mengancam akan melakukan pembakaran jika pembangunan masjid tidak dihentikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad memastikan bahwa pembangunan MIAH sudah taat kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan MIAH sudah berdasarkan IMB nomor 654.8/SK.151-Diskim-tahun 2001 dan selanjutnya diputuskan untuk direnovasi total karena kebutuhan ruang yang lebih luas.  

"Sehubungan dengan hal tersebut sejak Februari tahun 2016 DKM MIAH mulai melakukan pengumpulan kelengkapan persyarata dan pengurusan IMB. Alhamdulillah pada tanggal 29 September 2016, IMB diterbitkan oleh Pemda Kota Bogor dengan Nomor: 645.8–1014-BPPTPM-IX/2016," urainya.

DKM MIAH, sambung Ahmad, sangat berharap agar negara dapat hadir dan memberikan perlindungan hukum dalam kelancaran pembangunan masjid yang telah memiliki perizinan sah.  

"Negara harus mampu memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak warga negara dalam peribadatan yang dijamin oleh UU RI. Negara harus dapat menegakkan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, yang sampai saat ini tersentuh hukum," pungkasnya.

Adapun dalam aksi penolakan pembangunan MIAH kemarin, massa mengaku melakukan penolakan karena pembangunan tersebut dinilai meresahkan warga sekitar. Warga menolak keberadaan masjid itu karena dianggap sebagai tempat ibadah bagi jemaah aliran Wahabi dan berpotensi dapat mengacaukan persatuan umat Islam. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya