Berita

Nusantara

Pesawat Presiden Bukan Penyebab Penerbangan Garuda Di Bali Batal

SENIN, 07 AGUSTUS 2017 | 06:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kabar mengenai pembatalan penerbangan Garuda Indonesia GA-425 dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Jumat (4/8) pukul 21.30 WITA yang disebut karena pesawat kepresidenan Indonesia dibantah.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin menjelaskan bahwa pembatalan itu sama sekali tak berkaitan dengan penerbangan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. Ini lantaran secara waktu kejadian keduanya berbeda jauh.

"Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah lepas landas dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada pukul 18.20 WITA, dan tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada 19.00 WIB," ujar Bey dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip laman Setkab, Senin (7/8).


Selisih waktu yang cukup lebar, terang Bey, jelas menunjukkan tidak ada hubungan antara penundaan penerbangan Garuda dengan pesawat Kepresidenan.

“Saat penerbangan Garuda seharusnya berangkat pada pukul 21.30 WITA, Pesawat Kepresidenan sudah berada di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta selama lebih dari 1 jam,” ucap Bey.

Terlebih lagi, pihak Garuda Indonesia melalui Communications Manager Garuda Indonesia Ikhsan Rosan telah menjelaskan bahwa delay penerbangan Garuda Indonesia rute Denpasar-Jakarta bukan karena ada pesawat yang ditumpangi Presiden Joko Widodo tengah melintas. Melainkan, karena ada kerusakan teknis dan perlu perbaikan sekitar 2 jam.

Selain itu, ada notice to airmen (notam) ada pergerakan VIP di Bandara Bali, sehingga perlu ada penyesuaian bagi penerbangan komersial.

Pesawat GA 425, yang seharusnya diberangkatkan pukul 21.45 WITA, lanjut Ikhsan, akhirnya mengalami delay hingga 2 jam.

"Jadi tertahan bukan karena Pak Presiden," tegas Ikhsan. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya