Berita

Mensos

Kesehatan

Konversi Menjadi Non Tunai, Proses Pencairan Bansos PKH memerlukan Proses

SENIN, 07 AGUSTUS 2017 | 02:36 WIB | LAPORAN:

Proses pencairan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dari yang sebelumnya tunai melalui PT Pos dan secara bertahap berubah menjadi non tunai tentunya memerlukan proses.

Apalagi, tahun ini jumlah peserta PKH meningkat dari tahun lalu 3,5 juta KPM menjadi 6 juta KPM sehingga perlu waktu untuk penyiapan infrastruktur, sosialisasi kepada KPM,  dan penyiapan SDM perbankan.

"Untuk itu kepada kota atau kabupaten yang mengalami keterlambatan pencairan, pastikan segera dituntaskan. Kepada KPM yang belum menerima dana tahap kedua dan tahap ketiga, saya intruksikan agar pencairannya dirapel langsung dua tahap," kata Mensos Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Kabupaten Kayong Utara, Minggu (6/8).


Mensos menegaskan percepatan pencairan bansos PKH harus dipastikan tuntas karena tujuan PKH adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, membantu anak-anak mendapat gizi yang baik, serta meringankan biaya pendidikan anak-anak.

"Jadi penyaluran ini jangan sampai terlambat," tegas Khofifah.

Sementara itu Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah Kalimantan Anton Zulkarnain
mengungkapkan untuk Kabupaten Kayong Utara Bank Mandiri akan menyalurkan bansos PKH kepada 2.019 KPM. Upaya ini telah dilakukan secara maraton sejak awal Agustus di enam kecamatan di Kayong Utara bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Tugas ini merupakan tugas utama, merupakan pengabidan kepada negara dan merah putih. Bank Mandiri sebagai salah satu anggota HIMBARA akan terus mendukung dan menyukseskan ini," kata Anton.

Total KPM di Kabupaten Kayong Utara tahun ini sebanyak 2.019 orang. Jumlah bansos PKH untuk tahun 2017 di wilayah ini mencapai Rp3,8 miliar, sementara bantuan Beras Sejahtera diberikan kepada 6.511 keluarga dengan nilai total bantuan Rp8,9 miliar. Kemudian bansos Lansia untuk 75 jiwa senilai total Rp150 juta.

"Inshaa Allah tahun depan yakni 2018 jumlah penerima PKH di Kabupaten Kayong Utara akan ditambah 4.480 KPM," terangnya.

Setelah Kayong Utara, Mensos akan mengunjungi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya (7/8). 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya