Berita

MPR RI/net

Ketua MPR : Pemimpin Harus Dahulukan Tenaga Kerja Di Negeri Sendiri

MINGGU, 06 AGUSTUS 2017 | 00:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua MPR Zulkifli Hasan melaksanakan rangkaian agenda Silaturrahmi di Bandung, Jawa Barat. Sabtu (5/8). Kali ini Ketua MPR mengunjungi Pondok Pesantren Baabussalam Ciburial Bandung.

Dalam kesempatan yang dihadiri oleh ratusan santri tersebut, Zulkifli menegaskan bahwa Pancasila adalah perilaku yang mempersatukan dan sungguh-sungguh berpihak pada rakyat

"Pancasila itu sepenuhnya soal perilaku yang mempersatukan, yang peduli pada rakyatnya dan yang taat menjalankan ajaran agamanya. Inilah perilaku Pancasilais," kata Zulkifli.


Pancasila menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu harus menjadi perilaku pemimpin yang berpihak pada rakyat

"Pemimpin bertanggung jawab kalau di suatu daerah ada rakyat yang masih kelaparan. Pemimpin juga harus mendahulukan tenaga kerja negeri sendiri," tambah Zulkifli.

Sila ke 5 Pancasila kata Zulkifli Hasan, adalah amanat agar pemimpin sungguh sungguh berpihak pada rakyatnya

"Keadilan sosial dimulai dari komitmen pemimpin untuk bekerja sungguh mewujudkan kesejahteraan. Bekerja sungguh sungguh mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan," tegas Zulkifli.

Ditempat yang sama, pimpinan Ponpes Babussalam KH Muchtar Adam mengucapkan terima kasih dan kebanggaannya bisa dikunjungi Ketua MPR Zulkifli Hasan

"Pak Zul ini kalau di-sms beliau balas, saya minta tolong hadir Alhamdulillah beliau bersedia. Ini bukti perhatian Ketua MPR pada Ummat dan khususnya Pesantren. Sekali lagi terima kasih," demikian KH Muchtar.[san]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya