Dana haji harus benar-benar digunakan dengan hati-hati dan sesuai syariah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan pelayanan haji, dan untuk kemaslahatan umat.
Begitu kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketika berbicara di depan para da’i dan jamaah pengajian di Gedung Wanita Chandra Kencana, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/8) malam. Menurutnya, ada aturan yang mengikat mengenai dana haji, yaitu UU 34/2014.
"Kalau dana itu akan diinvestasikan, maka investasikan menurut prinsip-prinsip tersebut," kata Hidayat Nur Wahid (HNW) menjawab pertanyaan wartawan usai sosialisasi tersebut.
Tapi, kalau dana haji ini diinvestasikan untuk infrastruktur, Hidayat Nur Wahid mempertanyakan mengenai kapan masa investasi itu untuk kemaslahatan umat dan bisa berkorelasi untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Apalagi investasi infrastruktur di Indonesia sekarang ini belum diketahui berapa lama bisa kembali dan belum ada kepastian kapan dana itu bisa kembali.
“Sementara dana ini dipentingkan oleh umat sepanjang waktu,†ujar Hidayat Nur Wahid.
Pembentukan badan pengelolaan keuangan haji, akan menjadi momentum penting untuk membuat pemetaan tentang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan prinsip peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji, dan untuk kemasylahatan umat Islam.
"Umat Islam ditantang untuk melakukan itu, dan saya berharap mereka bisa," ungkap politisi PKS itu.
[ian]
