Victor Bungtilu Laiskodat/Net
. Pernyataan tidak pantas dan tidak etis yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat secara faktual telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan.
Keresahan dan kegelisahan itu tidak hanya di kalangan internal partai-partai yang dicapnya sebagai pendukung khilafah dan intoleran, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas. Pernyataan seperti ini dinilai memiliki dampak luas yang belum tentu baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, Jumat (4/8).
"Pernyataan ini secara tidak langsung telah menghapus sebagian sejarah demokrasi di Indonesia. Bayangkan, partai yang dituduh pendukung khilafah dan intoleran adalah partai yang kadernya pernah menjadi presiden, mantan calon presiden, ketua MPR, wakil ketua DPR, dan banyak menduduki posisi menteri dan jabatan-jabatan politik lainnya. Jika partai-partai itu intoleran dan mendukung khilafah, tidak mungkin bisa berkuasa dan mendapat tempat di masyarakat," ujar Saleh.
Berkenaan dengan itu, Victor diminta untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari sebanyak apa tindakan benar yang dilakukannya, tetapi juga serendah apa hatinya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukan. Permintaan maaf tersebut diyakini akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat.
"Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan Pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional," ungkap Saleh.
Dalam kaitan itu, lanjut dia, PAN juga menghormati langkah Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS dalam menyikapi persoalan ini. Termasuk jika mereka berencana menindaklanjutinya melalui jalur hukum. Selama langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, PAN akan menghargainya.
"Sepintas saya dengar, teman-teman dari Gerindra, Demokrat, dan PKS akan menempuh jalur hukum. Ada juga yang mengatakan akan melaporkan ke MKD DPR (mahkamah kehormatan dewan). Saya kira, itu sah-sah saja. Silahkan, kita akan menghormati pilihan-pilihan teman-teman tersebut," imbuhya.
Di internal PAN sendiri, sambung Saleh, sejak awal beredarnya video tersebut sudah ada keinginan untuk menempuh jalur hukum. Namun sebagian ada yang meminta agar Victor Laiskodat diberi kesempatan untuk meminta maaf.
"Kalaupun nanti ada langkah hukum, PAN memastikan bukan untuk menambah kisruh suasana, tetapi lebih pada pembelajaran politik dan hukum bagi semua. Sebab, di dalam demokrasi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan," pungkasnya.
[rus]
