Demi mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian Koperasi dan UKM mengajak koperasi yang bergerak di bidang perumahan bersatu membentuk Badan Usaha Milik Koperasi (BUMK) Perumahan.
"Nah kalau satu-satu begini bisa bermanfaat, baik tapi prosesnya lama. Jadi kami harapkan koperasi ini bersatu membentuk BUMK Perumahan," imbuh Sekretaris Kemenkop Agus Muharram di sela acara penyerahan rumah layak huni gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Serang, Kamis (3/8).
Berdasarkan dana Online Data System (ODS) per Juli 2017 kelompok koperasi yang bergerak di dalam usaha perumahan ada sebanyak 155 unit, sementera yang sudah bersertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 49 unit.
Dijelaskan Agus bahwa nantinya koperasi-koperasi tersebut bisa secara swadaya menghimpun dana melalui BUMK Perumahan yang dibentuk, baik dana yang berasal dari anggota koperasi, dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta maupun PKBL, serta bantuan pemerintah.
"Yang mengelola koperasi (BUMK) ditangani secara manajemen modern. Banyak koperasi yang membangun rumah cuma belum bersatu. Mari bersatu membentuk BUMK Perumahan se-Indonesia," lanjut Agus.
Menurut Agus, pembangunan koperasi melalui jalur koperasi ini sangat penting. Ini lantaran sifat koperasi yang non profit dan mengedepankan kepentingan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja gotong royong diyakini akan dapat mendorong terwujudnya konsep hunian yang lebih manusiawi.
Adapun dalam acara ini, 1 unit rumah layak huni gratis yang diserahkan secara simbolik oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dibangun oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Hunian itu merupakan satu dari enam unit hunian yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Serang, Banten.
"Sepantasnya kita semua berterima kasih kepada jajaran pengurus dan pengelola koperasi ini yang telah menjalankan kegiatan sosial untuk anggotanya dan masyarakat yang tidak berpendapatan tetap dan kurang beruntung secara ekonomi," ungkap Agus.
Dalam kesempatan itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan selain pengangguran, kemiskinan juga menjadi masalah utama di Serang. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 12.700 rumah. Inilah yang akan menjadi prioritas utamanya dalam lima tahun ke depan.
"Target maksimal setiap tahun menyelesaikan 2 ribu rumah. Tapi ini masih berat, dari berbagai pihak kami akses, Kementerian PUPR, Kemensos, Pemprop Banten, CSR BJB, dan PMS," ujar Ratu Tatu.
Turut hadir dalam acara penyerahan rumah layak huni gratis milik Kopsyah BMI ini, di antaranya Deputi bidang Restrukturisasi Kemenkop UKM Yuana Sutyowati, Kadiskop dan Perdagangan Kabupaten Serang, serta puluhan anggota Kopsyah BMI.
[ian]
