Kejaksaan Agung hanya pasrah dengan penetapan tersangka atas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudy Indra Prasetya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rudy menjadi tersangka dugaan suap pengamanan kasus dugaan korupsi dana desa. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Muhammad Rum, menjelaskan bahwa pihaknya sudah berusaha mengingatkan kepada seluruh pegawai di jajarannya untuk tidak melakukan penyimpangan saat menjalankan tugas.
Menurut Rum, tiap orang di internal Kejagung yang melakukan penyimpangan akan mengalami proses hukum. Ini adalah memomentum untuk "bersih-bersih" demi perbaikan korps Adhyaksa. Intinya, Kejagung menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.
"Sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab atau risiko ulah perbuatan oknum jaksa tersebut sendiri dan itu adalah perbuatan RI (Rudy Indra Prasetya). Jika bukti dan faktanya jelas maka siapapun dia harus diproses hukum," ujar Rum saat konfensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (3/8).
Rum juga menegaskan bahwa Kejagung sama sekali tidak akan pernah membela anggotanya yang terbukti menyalahgunakan jabatan. Menurut Rum, perbuatan Rudy Indra dapat menjadi pelajaran bagi semua anggota korps Adhyaksa.
"Jadi sekali lagi kami tidak akan membela atau mencegah atau menghalangi karena ini adalah bagian dari langkah pembersihan," ujar Rum.
Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara dan penegak hukum di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, Rabu (2/8). Diduga, OTT terkait kasus penggelapan dan penggunaan dana Anggaran Dana Desa Kabupaten Pamekasan tahun Anggaran 2015-2016 yang ditangani Kejari Pamekasan.
Sejauh ini ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Pamekasan dalam perkara itu. Mereka adalah Rudi Indra; Bupati Pamekasan,‎ Achmad Syafi'i; Inspektur Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo; Kepala Desa (Kades) Dassok, Madura, Agus Mulyadi; serta Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan, Noer Solehhoddin. Mereka semua diduga terlibat kongkalikong untuk menghentikan penyelidikan penyimpangan dana desa di Pamekasan.
Atas perbuatannya, Sucipto, Agus Mulyadi, Noer dan Achmad Syafii yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, terhadap Rudi Indra yang diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[ald]
