Berita

Nusantara

Langkah Pemerintah Blokir Telegram Diprotes IT UGM

RABU, 02 AGUSTUS 2017 | 21:40 WIB | LAPORAN:

Langkah pemerintah Indonesia memblokir platform Telegram diprotes. Pemblokiran dinilai bakal membawa peradaban teknologi Indonesia kembali ke zaman penggunaan short message service (SMS).

"Pemerintah sebaiknya pikirkan dulu solusi yang lebih baik sebelum melakukan pemblokiran. Jangan memblokir tanpa ada solusi yang jelas,” ujar Peneliti Kesehatan berbasis IT dari UGM, Khoirul Rista Abidin dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu malam (2/8).

Menurut dia, tidak semua platform yang diblokir telah memberikan efek negatif baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Meski demikian, kata dia, konten yang jelas-jelas merusak seperti yang berbau pornografi dan tindakan terorisme serta aktivitas Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), harus diwaspadai, dihentikan, bahkan diblokir secara tegas.

Khoirul menjelaskan, bahwa pihaknya membutuhkan fungsi telegram sebagai sarana dalam meresponi perkembangan bisnis di bidang teknologi kesehatan. Sebab, telegram mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, telegram mempunyai cloud data base tanpa batas yang aman untuk menyimpan data.

"Jadi kami banyak menyimpan data-data penting dan hasil penelitian yang banyak secara gratis di dalam cloud telegram. Kedua, telegram juga mempunyai system sekuriti yang menjamin keamanan data penggunanya,” terang dia.

Menurut dia, pihaknya mengkhawatirkan langkah pemerintah memblokir telegram sebab keamanan data-datanya terancam hilang. Apalagi, upaya untuk mem-back up semua data dan memindahkannya ke cloud lain, tidak memungkinkan.

Khoirul mengusulkan, agar pemerintah Indonesia mampu bersikap proaktif dan tidak selalu berpikir negatif yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat Indonesia, dengan langkah pemblokirannya.

Ia mengingatkan, agar pemerintah tidak segera menilai perkembangan teknologi dari sisi negatifnya dulu dan melakukan pemblokiran. Namun harus memikirkan solusi kreatif sebagai antisipasi terhadap teknologi yang diusung telegram.

"Kalau memang pemerintah sanggup membuat penggantinya ya monggo. Seperti di China, dimana pemerintah melarang rakyatnya menggunakan Whatsapp atau medsos lain, tetapi pemerintah China bisa menyediakan penggantinya berupa Weibo. Kalau pemerintah Indonesia blokir medsos dari negara lain. Gantinya apa? Masa Indonesia mau kembali ke zaman SMS. Kan ya pada protes rakyatnya,” tandas Khoirul. [sam]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya