Berita

Politik

Presiden Jokowi: Hutan Harus Memberikan Manfaat Untuk Rakyat

RABU, 02 AGUSTUS 2017 | 20:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada peringatan itu diberikan sejumlah penghargaan sebagai bentuk apresiasi di bidang lingkungan hidup kepada para pahlawan lingkungan hidup.

Penghargaan diberikan simbolik oleh Presiden Jokowi kepada penerima 10 penghargaan Kalpataru, 16 penghargaan Adipura, 6 penghargaan Adipura Kencana, 24 penghargaan Adiwiyata dan 9 penghargaan Nirwasita Tantra.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) harus merumuskan stategi besar terhadap pelestarian hutan Indonesia. Karena, selama ini tata kelola hutan di Indonesia masih monoton dan tanpa ada pembaharuan. Sehingga, hutan tidak memberikan manfaat terhadap masyarakat di lingkungan hutan.


"Harus ada koreksi action, ada terobosan dan sesuatu yang besar. Sehingga pengelolaan hutan menjadi lebih baik," ujar Presiden Jokowi, Rabu (2/8).

Presiden Jokowi menegaskan, tata kelola hutan di Indonesia masih linier dan berbasis proyek. Untuk itu, Jokowi meminta semua itu untuk dihentikan. Yakni, dengan melokalisir hutan untuk dijadikan percontohan. " Kita sudah lama bekerja, tapi hanya berorientasi proyek. Kita blak-blakan, kalau saya buka akan jadi ramai," ungkap Jokowi.

Jokowi menuturkan, sistem tata kelola hutan di Finlandia, Swedia 78 persennya berhasil meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Oleh karenanya, negara Indonesia harus bisa mengadopsi sistem tersebut. Hutan, dikatakan Jokowi harus menghasilkan ketahanan pangan. Selain itu, hutan juga harus menghasilkan energi terbarukan.

"Kita tidak usah sulit-sulit, sistem hanya perlu dicopy dan diterapkan di hutan kita. Kita bisa mencontohnya, jadi ekonomi dapat lingkungan juga dapat," bebernya.

Presiden mengatakan, etos kerja pengelolaan hutan menentukan hasilnya. Terkait perijinan, menurut Jokowi masih kurang selektif. Sehingga dengan mudah orang dapat menerimanya. Dampaknya, dicontohkan Presiden taman nasional yang seharusnya dilindungi malah digrogotin orang-orang yang tidak bertanggung jawab hingga ribuan hektar(Ha).

"Soal perijinan jangan lagi diteruskan. Orang datang diberi, orang datang lagi diberi. Harus benar-benar dikoreksi, apalagi soal energi terbarukan akan saya ikuti. Jadi jangan main-main, awas itu. Kalau saya sudah bilang awas, harus hati-hati," tegasnya.

Terkait lingkungan, Presiden Jokowi menyebutkan, sumber daya manusia Indonesia sejak dulu bergantung dengan alam dan bersatu dengan alam. Tema HLH tahun ini, menurut Presiden sudahlah tepat, yakni menyatu dengan alam(connecting people to nature). Tentu saja, tema ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya isu lingkungan sebagai ruang instrospeksi.

"Hutan primer harus dijaga, agar memberikan manfaat kepada rakyat. Jangan hutan tidak memberikan apa-apa kepada rakyat. Buktinya kemiskinan selalu kita temukan di lingkungan hutan," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menambahkan, sejumlah penghargaan diberikan kepada sejumlah sekolah adiwiyata dan sejumlah kepala daerah. Sejak diterapkan 2016 lalu, saat ini ada 7278 unit sekolah adiwiyata yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah adiwiyata, menurutnya adalah sekolah yang bersih, teduh dan efisien dalam menggunakan kertas.

"Penghargaan kepada kepala daerah, penilainnya dilakukan berdasarkan hasil kinerja di daerah," katanya.

Serangkaian kegiatan dilaksanakan untuk memperingati HLH. Dari pendidikan anak budaya, produk ramah lingkungan dan kegiatan work shop. Hadir dalam acara puncak peringatan HLH diantaranya Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Gubernur Sumatera Irwan Prayitno dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Siti Nurbaya menambahkan, hutan Indonesia untuk rakyat. Hal ini sudah ditegaskan dalam semua kebijakan Presiden Jokowi, hutan harus menumbuhkan perekonomian rakyat yang berkeadilan. Kebijakan ekonomi berkeadilan tersebut, dapat diimplementasikan dengan formulasi sumber daya lahan, masyarakat dan kesempatan.

"Sumber daya hutan harus ditegaskan pada pemanfaatannya. Seperti pengakuan atas hutan adat, hutan desa dan hutan tanaman rakyat yang tengah mengeliat," katanya.

Dalam kesempatan itu pula, Presiden Jokowi didampingi Menteri LHK menyapa 500 peserta kemah generasi lingkungan untuk konservasi dan meninjau stand Pekan Nasional Perubahan Iklim(PNPI). Pada peringatan HLH pemerintah juga meresmikan landmark hutan Indonesia dan perangko/sampul hari pertama, seri lingkungan hidup tahun 2017. [zul]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya